Soal Penurunan APBD, Dispenda : Dana Transfer Terlalu Dipaksakan

TANJUNG REDEB – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjadi dan untuk menutupinya, pemerintah pusat kembali akan memangkas anggaran sebesar Rp133,8 triliun. Pemangkasan ini diberlakukan untuk pemerintah pusat, yaitu mengurangi belanja Kementrian dan Lembaga sebesar Rp65 triliun dan mengurangi anggaran transfer (dana perimbangan) ke Pemerintah Daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pengurangan anggaran itu tidak akan berdampak bagi penurunan komitmen pemerintah terhadap program-program prioritas.

"Misalnya infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, belanja kesehatan. Itu tetap prioritas kami untuk tidak ada pemotongan," ujar Menkeu usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016) sore sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kompas.com.

Akibat defisit APBN itu, Bupati Berau, Muharram pun mengakui jika APBD Berau saat ini telah mengalami pemangkasan dari Pemerintah Pusat.

"Informasi dari pusat pada 16 Agustus lalu, dana bagi hasil (unsur dana perimbangan-red) yang akan didapatkan tahun ini mendapatkan potongan cukup besar. Jadi pada sisa tahun anggaran ini, kita mengalami pengurangan anggaran Rp390 miliar,” ungkapnya kepada beraunews.com.

BACA JUGA : Anggaran Dipangkas, 50 Proyek Pembangunan Terancam Gagal

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Berau, Maulidiyah juga membenarkan pemangkasan tersebut. Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66/2016 tentang Rincian APBD tahun anggaran 2016, pemerintah pusat menetapkan target defisit anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp273,2 triliun atau 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini pun langsung berdampak ke daerah untuk dana bagi hasil yang ditransfer dari pemerintah pusat.

“Untuk pendapatan daerah dari dana bagi hasil, khusus dari royalti ini sangat besar di Kabupaten Berau. Dalam Perpres Nomor 137/2015, dana itu sebesar Rp1,1 triliun. Dengan keluarnya Perpres Nomor 66/2016, dana bagi hasil itu hanya menjadi Rp400 miliar. Maka ada Rp700 miliar pengurangannya. Itu secara otomatis berdampak sekali dengan kondisi Berau,” jelasnya.

Kenapa pengurangan ini sangat berdampak, Maulidiyah mengatakan, anggaran pendapatan dari bagian dana perimbangan berupa dana bagi hasil (BHD) atau royalti sangat mendominasi postur APBD Berau, yakni sekitar 70-80 persen dari total anggaran pendapatan daerah. Sementara, 2 unsur anggaran pendapat daerah lainnya, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, selama ini memang berkontribusi tak terlalu besar.

“Dari ketiga itu, memang dana perimbangan hampir 80 persen yang mendominasi, kemudian PAD itu 10 persen, dan lain-lain pendapatan juga 10 persen. Jadi memang kondisi (keuangan) di Kabupaten Berau ini sangat tergantung dengan kondisi di pusat. Sebenarnya, dana bagi hasil itu dari potensi kita disini seperti dari sektor pertambangan yang royaltinya paling besar,” bebernya.

Pemangkasan anggaran ini sebelumnya telah diprediksi Dispenda. Sebab, dikatakan Maulidiyah, di tahun 2015 lalu, realisasi dari DBH yang diterima Berau hanya sebesar Rp700 miliar, mengalami pengurangan senilai Rp400 miliar dari target sebesar Rp1,1 triliun. Pihaknya pun dalam menyusun APBD tahun 2016, menetapkan anggaran pendapatan dari DBH hanya sebesar Rp700 miliar.

“Di 2016 ini, walaupun angka itu Rp1,1 triliuan, kami tetap masukkan angka itu hanya Rp700 miliar karena kami tidak yakin Rp1,1 triliun itu akan terealisasi. Itu terbukti, malah ini dipangkas lagi menjadi Rp400 miliar, berarti ada Rp300 miliar yang harus kita kurangi lagi,” ungkapnya.

Maulidiyah menilai, realisasi DBH untuk APBD Berau tahun 2015 dan 2016 yang ditargetkan pemerintah pusat merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan peningkatan yang sangat drastis. Sebab, di tahun 2013 dan 2014, realisasi DBH itu hanya sebesar Rp400 miliar dari pemerintah pusat. Padahal, saat itu kondisi perekonomian Indonesia secara nasional masih membaik.

BACA JUGA : Anggaran Menurun, DPRD Dukung Rencana Pinjaman Dana

“Alhamdulillah, dari hitungan Rp300 miliar yang kurang. Itu terbantu oleh dana Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran-red) kita kemarin, itulah yang menutupi. Namun, kita tetap minus uang, kurang lebih Rp200-an miliar dan itulah yang dicarikan solusinya nanti,” pungkasnya.(sai)