Lelang Proyek Capai 95 Persen

TANJUNG REDEB – Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Berau, Triana Krishnawaty membenarkan apa yang disampaikan Bupati, Muharram terkait pengadaan barang dan jasa di Berau yang telah mencapai 95 persen.

Hal ini pun dianggapnya bertentangan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, jika Kabupaten Berau termasuk kabupaten/kota yang banyak mengendapkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga terhambatnya pembangunan dan perputaran ekonomi di masyarakat.

“Diawal Agustus ini, 92,15 persen atau secara umum, progres lelang kita saat ini sudah diatas 90 persen semua. Paket yang masih berproses seperti sekolah, belanja kimia penjernih air, aladin (atap, lantai, dan dinding-red), jalan, dan drainase,” ujarnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (16/8/2016).

BACA JUGA : Berau Kena Sanksi Dari Kemenkeu, Ini Langkah Bupati

Paket yang masih berproses tersebut, dijelaskan Triana, memang ada yang memiliki pagu anggaran hingga puluhan miliar. Seperti peningkatan saluran drainase kawasan dalam Kota Tanjung Redeb senilai Rp49,8 miliar dan lanjutan pembangunan sarana air bersih sistem perkotaan tahap III senilai Rp29,7 miliar.

“Mungkin minggu-minggu ini ada penetapatan pemenang. Kemudian, paket-paket yang memang di atas Rp3-4 miliar seperti jalan,” jelasnya.

Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2016, jumlah paket yang akan dilelang sebanyak 545 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp1,013 triliun. Dari seluruh paket yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ditambahkan Triana, telah ada 14 SKPD yang selesai melelang pengadaannya. Seperti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Sosial, Kantor Perpustakaan Umum Daerah, RSUD dr. Abdul Rivai, dan sekretariat pemerintah, baik sekretariat daerah maupun sekretariat DPRD.

“Kalau PU, progresnya masih 95,26 persen dan yang paling rendah progresnya itu BLH yang masih 66,67 persen. Sisa ada 20 paket yang belum dilelang, termasuk yang dikembalikan ke PPK,” tambahnya.

Beberapa paket yang belum dilelang tersebut, diungkapkan Triana, banyak terkendala dengan pembebasan lahan dan sebagainya. Selain itu, adanya permasalahan teknis di lapangan yang ditemui seperti pada paket pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Yang gagal lelang, ada yang begitu kita lelang, peminatnya tidak ada, sehingga spesifikasinya bisa cek kembali karena kalau penyedia tidak ada menawar, berarti permasalahannya ada apa, dan untuk RSUD ada tapi lokasinya itu kan belum ada. Kalau paket seperti belanja aladin ini, memang menunggu proposal. Jadi mereka tidak bisa melelang kalau memang tidak tahu siapa yang mau dikasih,” ungkapnya.

Terakhir, Triana mengatakan Pemkab saat ini juga telah memberikan uang muka kepada para kontraktor pemenang lelang, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan progres pengerjaan selanjutnya.

“Kemarin, sudah ada surat edaran Bupati, uang muka diberikan sesuai dengan kemampuan daerah,” pungkasnya.(sai)