Kabar Gembira!!! Berobat Ditanggung Pemkab

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Balikpapan, Selasa (16/8/2016) di ruang Rapat Kakaban, Setkab Berau. MoU itu terkait kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk yang didaftarkan Pemkab Berau.

Penandatanganan dihadiri Asisten II dan III Pemkab, Samsul Abidin dan Abdurrahman serta pimpinan SKPD, Kepala BPJS Cabang Balikpapan, Dody Pamungkas dan Kepala Operasional BPJS Kesehatan Cabang Berau, Johansyah.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, maka Pemkab akan menjamin 5.712 jiwa warga katagori miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan dengan memasukan mereka ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan selama 3 tahun.

Bupati menjelaskan, warga miskin tersebut selama ini memang sudah diproteksi oleh kebijakan daerah dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun dalam pelaksanannya, Jamkesda masih ada kendala dan terus mengalami perbaikan. Hingga pada akhirnya diputuskan, warga miskin dimasukkan dalam BPJS Kesehatan dengan tanggungan dibayarkan APBD Berau.

“Kedepan, PR kita ialah mempermudah pelayanan ditingkat kampung. Maka saya tugaskan seluruh RT dan Lurah/Kepala Kampung di tingkat kelurahan/kampung untuk mendata ulang warga miskinnya. Bantu iuaran BPJS-nya melalui alokasi dana kampung. Desa itulah yang nanti akan mempersiapkan,” jelasnya.

Muharram menambahkan, untuk memproteksi jumlah warga miskin yang diasumsikan mencapai 10.000 jiwa tersebut dibayarkan sebesar Rp23 ribu per jiwa per bulan sehingga total yang dibutuhkan mencapai Rp5 miliar.

“Ini juga perlu dilanjuti dengan adanya MoU lanjutan atau semacam SPK ke pemerintah kampung, supaya kampung memahami mekanisme penyaluran dana kampungnya. Jika kita asumsikan ada 100 warga miskin per kampung, maka dengan 100 desa, setidaknya ada 10.000 peserta BPJS. Kalau 100 orang per kampung dikali Rp23 ribu, maka diperlukan Rp2,3 juta per bulan,” tambahnya.

Sementara, Dody Pamungkas mengatakan, dengan adanya pengalihan kepesertaan warga miskin menjadi anggota BPJS Kesehatan, maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Ini adalah langkah kongkrit yang dilakukan Bupati Berau dalam memproteksi masyarakatnya.

“Ketika sakit mereka sudah kita jamin pelayannya, sementara kami juga mendapatkan jaminan pembayaran dari Pemkab Berau,” pungkasnya.(sai)