Perda RPJMD Periode 2016-2021 Disahkan, Program Perubahan “Jalan”

TANJUNG REDEB – Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, Pemkab resmi akan menjalankan program kerjanya. Hal ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau periode 2016-2021, Senin (15/8/2016), di Gedung DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto. Pengesahan ini melalui rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi.

Seperti diketahui, sebelum disahkan sebagai Perda yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan, beberapa fraksi menyampaikan beberapa saran dan kritik sebagai bahan evaluasi untuk mempertajam pelaksanaan RPJMD ini. Seperti yang disampaikan Achmad Rijal dari Fraksi Nasdem, RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah untuk mencapai sasaran strategi pembangunan selama memimpin Bumi Batiwakkal lima tahun ke depan.

Dalam RPJMD ini, sudah mengakomodir seluruh aspirasi dari masyarakat Berau. Namun, dijelaskan Rijal, ada catatan yang harus dipenuhi Pemkab dalam menjalankan program nantinya. Salah satunya, dari sektor perikanan yang selama ini kurang mendapat perhatian penuh. Padahal, potensi yang bisa digarap di sektor ini cukup besar dan jika dikembangkan, diyakini bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi daerah.

“Oleh karena itu, kita harap catatan ini dapat menjadi pertimbangan,” pintanya.

Sementara itu, M. Yunus dari Fraksi PKS dalam pandangan akhir fraksinya mengharapkan, RPJMD ini dapat mewujudkan Berau yang sejahtera berbasis agroindustri dan ramah lingkungan. Ia menilai, sebagian besar program yang masuk dalam RPJMD ini sudah sesuai dengan masukan yang telah disampaikan DPRD beberapa waktu lalu kepada Pemkab.

“Kami dari Fraksi PKS menyetujui rancangan peraturan daerah RPJMD ini disahkan menjadi Perda RPJMD periode 2016-2021, dan berharap dapat dijalankan secara maksimal,” harapnya.

Terakhir, Ketua DPRD Syarifatul Syadiah mengatakan, penyusunan RPJMD ini merupakan kewajiban bagi kepala daerah terpilih agar disusun dalam enam bulan setelah menjabat. Pasalnya, RPJMD ini merupakan kerangka acuan kepada masing-masing SKPD untuk menjalankan program lima tahun ke depan. Diharapkan juga, agar beberapa catatan yang disampaikan masing-masing fraksi kepada Pemkab dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan RPJMD ini nantinya.

“Setelah kita mendengar seluruh pandangan akhir fraksi, maka rancangan peraturan daerah RPJMD ini disetujui dan disahkan menjadi Perda RPJMD periode 2016-2021 mendatang,” pungkasnya.(sai)