Sambut Dukungan Mendagri, Bupati Berau Bakal Lakukan Diskresi

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram menyambut baik dukungan yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan inovasi dan diskresi. Dukungan tersebut dibuktukan dengan adanya jaminan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Bupati, dukungan yang sekaligus merupakan anjuran dari Mendagri tersebut merupakan langkah yang sangat baik dan sudah semestinya diterapkan di daerah-daerah. Pasalnya, masih banyak aturan di tingkat Provinsi maupun Pusat yang terkadang masih tidak sesuai dengan kondisi riil suatu daerah.

“Seharusnya memang demikian,” ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (14/8/2016).

Dengan adanya ruang yang diberikan Mendagri kepada Kepala Daerah untuk berinovasi dan diskresi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi suatu daerah, baik Kepala Daerah maupun jajarannya dapat dapat lebih maksimal dalam memajukan daerahnya melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

BACA JUGA : Mendagri Dukung Kepala Daerah Berinovasi

Apabila di suatu daerah peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan atau bila UU juga dianggap tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas, maka diskresi bisa dilakukan oleh Kepala Daerah.

Dukungan Mendagri tersebut, dinilai Bupati, tak hanya untuk memudahkan Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahannya, namun juga sebagai upaya peningkatan daya saing terhadap negara lain yang sudah lebih maju.

Selain itu banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat jalur birokrasi dan investasi terhadap daerah itu sendiri, menjadi latar belakang anjuran Mendagri kepada Kepala Daerah untuk berinovasi.

“Dengan diskresi kita bisa menentukan kira-kira kebijakan mana yang bisa diterapkan di daerah kita, mana yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi daerah kita, jadi pembangunan daerah tidak terhambat karena adanya kebijakan yang tidak pas,” ujarnya.

Adapun beberapa contoh kebijakan yang akan dilakukan diskresi oleh Muharram pada masa kepemimpinannya antara lain honor guru TK dan TPA, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga dana santunan kematian yang selama ini dialokasikan oleh Provinsi ataupun Pusat. Sebagai rujukan mengimplementasikan hal tersebut, maka akan dibuat Keputusan Bupati terhadap kebijakan tersebut.

“Selanjutnya Berau akan mengalokasikan anggaran tersebut melalui Alokasi Dana Kampung (ADK),” tandasnya.(mta)