DPRD : Jangan Hanya Diam Dan Menerima Sanksi

TANJUNG REDEB – Sanksi yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait lambatnya serapan APBD tahun anggaran 2016 telah diterima Kabupaten Berau. Sanksi tersebut, yakni dikonversikannya dana transfer senilai Rp45 miliar dalam bentuk non tunai atau surat berharga.

Jika sebelumnya, Bupati Berau, Muharram selaku kepala daerah akan mengevaluasi kembali kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab dan seluruh pelaksanaan proyek pembangunan di tahun 2016. Kini, DPRD juga akan melakukan hal yang serupa. Namun, evaluasi tersebut bukan ditujukan untuk Pemkab namun pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah dan Wakilnya, Sa’ga.

BACA JUGA : Berau Kena Sanksi Dari Kemenkeu, Ini Langkah Bupati

Syarifatul menilai, keterlambatan penyerapan APBD ini, tentu disebabkan beberapa kendala teknis. Seperti, ketidaksiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam proses pengajuan lelang dan lambatnya proses saat lelang telah dilaksanakan, sehingga turut berdampak pada pelaksanaan fisik di lapangan.

Padahal, saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD, SKPD tersebut telah sepakat untuk semua proses yang ada bisa diselesaikan antara bulan Maret hingga Mei 2016 lalu.

“Kami menginginkan dan sesuai hasil kesepakatan saat hearing hari itu, di bulan Maret, April sampai Mei, itu sudah finish (selesai-red) semua, sehingga kegiatan bisa berjalan dan serapan anggaran juga bagus. Tapi, kalau kenyataan memang tidak sesuai harapan, mau diapain lagi,” ujarnya kepada beraunews.com, Minggu (14/8/2016).

BACA JUGA : APBD Menganggur Di Bank, Berau Urutan Kedelapan

Hal ini juga menjadi evaluasi tersendiri bagi DPRD agar tidak terulang lagi pada APBD selanjutnya. Untuk saat ini, diharapkan Syarifatul, SKPD terkait bisa mempercepat proses pelelangan dan sebagainya.

“Imbasnya, ya juga terhambat pendanaan dan sebagainya dari APBD,” tambahnya.

Sementara Wakil Ketua I, Sa’ga mengatakan, Pemkab juga perlu mengevaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah pusat terkait APBD mengendap itu sehingga dijatuhkan sanksi tersebut kepada Berau.

“Dana mengendap itu bersumber dari apa saja,” tambahnya.

Sebab, dijelaskan Sa’ga, Pemkab memang memiliki anggaran yang dideposito dalam bentuk penyertaan modal. Seperti penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim senilai Rp304,165 miliar dan di 2015 ditambah lagi sebesar Rp100 miliar. Selain itu, adanya dana Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp360 miliar yang tidak bisa digunakan.

“Dampak multi efeknya ke masyarakat, sehingga walaupun ini dianggap pemerintah pusat sebagai pengendapan APBD, kita harus membuat jawaban-jawaban akan evaluasi itu. Kita tidak hanya berdiam diri dan menerima sanksi itu,” jelasnya.

Terlebih, dikatakan Sa’ga, hal ini juga menyangkut kesepakatan yang pernah dibuat Pemprov Kaltim dan seluruh Pemkab yang ada untuk pendirian bank daerah di Kaltim. Kesepakatan itu pun telah membuahkan dampak positif yang bisa dirasakan warga Berau, baik yang ada di pulau-pulau kecil maupun di wilayah pesisir selatan.

BACA JUGA : APBD Nganggur, Berau Kena Sanksi

“Sanksi itu kan berdasarkan evaluasi pemerintah pusat kepada daerah, tapi dia tidak tahu tujuan dari pengendapan APBD yang ada di bank itu. Ini juga harus kita sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.

Terakhir, terkait apa yang disampaikan Bupati jika keterlambatan ini juga disebabkan ketidaksiapan SKPD terkait dalam hal pelelangan, Sa’ga menilai, hal ini juga tidak lepas dari rasa takut dan kehati-hatian dari SKPD akan adanya kriminalisasi proyek dan sebagainya. Namun, saat ini juga telah ada kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Dimana, tanpa ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa mempidanakan.

“Kita berharap pemerintah baru bisa memotivasi SKPD,” pungkasnya.(sai)