Berau Kena Sanksi Dari Kemenkeu, Ini Langkah Bupati

TANJUNG REDEB – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi kepada pemerintah daerah, agar tidak lagi menyimpan dananya di bank, melainkan mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan menjalankan program kerja sebagimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sanksi yang dimaksud ada dua, yakni mengkonversikan dana transfer ke daerah ke dalam bentuk non tunai serta mengurangi dan menghentikan penyaluran DAK tahun berikutnya. Dana DAK ini berhubungan dengan anggaran pendidikan, biaya gaji pegawai dan belanja-belanja prioritas.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo yang mengumumkan 10 besar provinsi, kota, dan kabupaten yang dananya paling banyak menganggur di bank (idle). Dari pengumuman itu, Berau berada di peringkat ke-8 dengan dana menganggur sebesar Rp1,37 triliun. Meski di tahun sebelumnya, Berau berada di peringkat ke-4.

BACA JUGA : APBD Menganggur Di Bank, Berau Urutan Kedelapan

Lalu apakah pemerintah pusat melalui Kemenkeu memenuhi janjinya memberikan sanksi tersebut khususnya kepada Berau? Jawabannya iya, Berau telah menerima sanksi tersebut, dimana di tahun anggaran 2016, pemerintah pusat mengkonversikan dana transfer sebesar Rp45 miliar ke Berau dalam bentuk non tunai serta mengurangi dan menghentikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)

BACA JUGA : APBD Nganggur, Berau Kena Sanksi

Atas sanksi tersebut, Bupati Berau, Muharram berjanji akan segera mengevaluasi seluruh pelaksanaan proyek pembangunan di tahun anggaran 2016 ini. Namun, pengadaan barang dan jasa tersebut, secara umum 95 persen telah selesai dilelang.

“Laporan terakhir, tinggal satu-dua proyek lagi yang belum. Hampir semuanya sudah,” ujarnya.

Sanksi tersebut juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam bekerja guna membangun Berau yang lebih baik lagi.

Untuk mengantisipasi kembali terkenanya sanksi tersebut, dikatakan Muharram, diawal tahun anggaran, SKPD diminta sudah mempersiapkan segala keperluan lelang pengadaan barang dan jasa yang diajukan.

“Perencanaan saya kedepannya begini, ketika anggaran tahun 2017 sudah disahkan, maka seluruh SKPD sudah harus mempersiapkan semua proyeknya,” ujarnya.

Muharram menilai, lambatnya penyerapan anggaran terjadi lantaran ketidaksiapan SKPD terkait. Dimana, ketika diminta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Berau mendaftar paket lelang, SKPD tersebut belum mendaftarkannya maupun menyiapkan dokumen kelengkapan lelang.

“Jangan sampai ada yang lambat dalam proses lelang karena kadang-kadang kita cek di LPSE, mereka mau melelang, ternyata SKPD terkait belum siap. Mereka belum mempersiapkan segala sesuatunya. Disuruh mendaftar, mereka belum mendaftar dan sebagainya, itu yang bikin lambat,” ucapnya.

Selain itu, lambannya proses lelang juga terkadang disebabkan adanya hal-hal yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Ketika sudah dilelang, ada lagi macam-macam yang tidak semestinya terjadi, sehingga lambat lagi,” bebernya.

Muharram kembali menegaskan, agar sanksi yang diterima menjadi peringatan bersama sehingga tak terulang kembali di tahun anggaran seterusnya. Meski, dengan sanksi tersebut, tak membuat Berau kehilangan anggarannya, hanya dana transfer dikonversikan ke daerah dalam bentuk non tunai atau dalam bentuk surat berharga.

“Walaupun begitu, bukan berarti hilang uangnya, cuma kita tidak diberikan kewenangan untuk membelanjakan secepatnya sebelum prosesnya lebih maju lagi,” ujarnya.

Untuk itu, Muharram juga akan mendukung seluruh kontraktor yang melaksanakan proyek agar bisa menyelesaikan dengan cepat dan baik. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga diminta aktif mengawasi pelaksanaannya.

“Saya yakin diakhir tahun, semua bisa selesai. Itu targetnya tentu,” pungkasnya.(sai)