Pengalihan Bandara Ke Pusat, Untungkan Daerah

TANJUNG REDEB – Pengalihan aset daerah berupa Bandara Kalimarau ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, ternyata merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pengalihan tersebut, tak hanya terjadi di Berau, melainkan terjadi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Bambang Hartato saat berbincang secara ekslusif bersama beraunews.com baru-baru ini.

Bambang mengatakan, pengalihan tersebut tidak harus disikapi dengan rasa ketakutan soal keweangan, sebab meski terjadi pengalihan, daerah tetap memiliki kewenangan di bandara, seperti pengelolaan retribusi parkir dengan melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Perhubungan.

“Jadi perlu saya sampaikan ke masyarakat, Bandara Kalimarau posisinya tetap berada di Kabupaten Berau dan tidak akan pindah kemana-mana. Itu tetap menjadi kebanggaan bersama masyarakat Kabupaten Berau. Mari kita sama-sama sadar untuk saling menjaga,” ujarnya.

BACA JUGA : Bupati : Serahkan Bandara Itu, Amanah UU

Bambang menambahkan, pengalihan itu justru memiliki dampak positif bagi daerah. Seperti anggaran pemeliharaan yang bakal ditangani pemerintah pusat mengingat aset tersebut telah diserahkan ke pusat. Saat masih ditangani daerah, Pemkab justru mengalami kerugian, akibat pemasukan hanya berkisar Rp5 miliar per tahun, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk peremajaan Bandara Kalimarau berkisar Rp17 miliar per tahun.

“Ibaratnya, bagaimana kita mau pelihara sementara itu masih punya daerah. Perlu dicatat dan diingat, ini juga merupakan kebanggaan. Apalagi, Bandara Kalimarau merupakan bandara yang menjadi role model percontohan bandara yang dikelola langsung Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” tutupnya.

Perlu diketahui, pada zaman Menhub Ignasinus Jonan, Bandara Kalimarau pernah mendapat pujian sebagai bandara kelas II yang memiliki pelayanan maksimal. Hal ini disampaikan pada saat melihat langsung kondisi di Bandara Kalimarau.

Bandara yang dibangun Pemkab dan dikelola penuh oleh UPT Ditjen Hubungan Udara Kemenhub ini cukup luas. Terminal domestik luasnya 10.462 m2, Terminal VIP 505 m2, Terminal Internasional 5.700 m2, dan Terminal Kargo-nya 592 m2.

Bandara ini dibangun tahun 2010, dan mulai beroperasi dua tahun setelahnya. Biaya pembangunannya sendiri mencapai Rp433 miliar. Di Bandara Kalimarau, saat ini ada 4 maskapai yang beroperasi secara reguler, yakni Garuda Indonesia, Wings Air, Sriwijaya Air dan Kalstar Aviation. Penerbangannya terjadwal di pagi dan sore hari.(sai)