Camat Geram, Kepala Kampung Diperas Oknum 25 Juta

TALISAYAN – Maraknya tindak pemerasan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab kepada kepala kampung yang ada di Kecamatan Talisayan sudah semakin mengkhawatirkan. Bahkan, baru-baru ini salah satu kepala kampung di Kecamtan Talisayan diancam akan dipolisikan, jika tidak membayar uang sebesar Rp25 juta.

Hal ini membuat Plt Camat Talisayan, Husdiono geram dan segera mengumpulkan aparatur pemerintah kampung. Hal itu dilakukannya, untuk membahas khusus seputar pemerasan yang terjadi dan antisipasi penanggulangan tak terjadi hal serupa dikemudian hari.

Husdiono mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan saat mendatangi kepala kampung, pelaku mengatasnamakan suatu lembaga atau instansi. Awalnya, pelaku ini menanyakan pembangunan kampung, namun kemudian mengajukan pertanyaan yang menyudutkan kepala kampung seperti pengelolaan anggaran ADK (Alokasi Dana Kampung) kemudian terkait galian C.

“Karena mungkin takut, timbullah tawar-menawar. Akibatnya, kepala kampung ini diperas Rp25 juta,”ujarnya kepada beraunews.com, Selasa (9/8/2016).

Tak hanya itu, kepala kampung lain juga mengalami hal serupa. Seperti Kepala Kampung Tunggal Bumi dan Kepala Kampung Bumi Jaya. Keduanya juga didatangi oknum dari LSM Lembaga Pemantauan Pembangunan Kabupaten Berau. Beruntung, kedua kepala kampung itu, dikatakan Husdiono, bersikap tegas dan tidak mau melayani oknum tersebut.

Ia pun meminta kepala kampung, untuk berhati-hati menerima tamu yang mengatasnamakan LSM atau semacamnya tanpa menunjukkan bukti surat tugas yang valid. Disamping itu, ia juga menyampaikan, jika ada oknum atau PNS yang dari instansi pemerintah yang ingin memeras diharapkannya segera melaporkannya.

BACA JUGA : Awas!!! LSM “Abal-Abal” Gentayangan

“Makanya saya minta jika ada pendamping dari kecamatan yang meminta uang atau memeras laporkan, saya tidak segan untuk mengusulkan untuk memberhentikannya. Begitu juga dari instansi lain, saya akan laporkan pada pimpinan yang lebih tinggi agar pelaku ini segera dipecat saja. Sekarang kan sudah canggih, sudah pakai android semua, saat di telpon rekam apa yang dikatakannya sebagai bukti,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi lagi, Husdiono pun menginstruksikan kepada pemerintah kampung jika mendapati pelaku yang meminta uang atau siapa saja termasuk instansi pemerintah agar dibuatkan surat tanda bukti atau kwitansi. Ia mengatakan, selain tim verifikasi dari pemerintah kecamatan, inspektorat dan instansi berwenang lainnya, LSM atau apapun namanya tidak ada sangkut pautnya dengan anggaran ADK.

“Jadi begitu pelaku itu meminta atau ingin memeras berikan tanda bukti atau tanda terima. Saya juga minta, kepala kampung harus tegas jika ada tindak pemerasan,” pintanya.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Muhammad Dakri ketika dikonfirmasi beraunews.com menyatakan dengan tegas Lembaga Pemantauan Pembangunan Kabupaten Berau yang dimaksud tidak terdaftar atau ilegal.

“Setelah kita cek lembaga itu tidak terdaftar di Kesbangpol,” singkatnya.(hir)