APBD Nganggur, Berau Kena Sanksi

TANJUNG REDEB – Presiden Joko Widodo yang mengumumkan 10 besar provinsi, kota, dan kabupaten yang dananya paling banyak menganggur di bank (idle). Presiden juga meminta pemda segera membelanjakan anggaran sudah diterima dari pemerintah pusat, sehingga tidak mengendap di bank. Dari pengumuman itu, Berau berada di peringkat ke-8 dengan dana menganggur sebesar Rp1,37 triliun. Meski di tahun sebelumnya, Berau berada di peringkat ke-4.

BACA JUGA : APBD Menganggur Di Bank, Berau Urutan Kedelapan

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Berau, Muharram mengatakan, dana idle itu terjadi akibat belum terserapnya anggaran dari sejumlah kegiatan pembangunan dan belanja daerah yang masih diproses dan baru selesai lelang. Selain itu, hal ini juga menandakan ketidaksiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal, APBD untuk tahun anggaran 2016 telah diketok pada Desember 2015 lalu.

“Artinya, ini hanya masalah waktu pelelangan yang agak terlambat. Dalam satu atau dua bulan ini, ketika semua proyek sudah berlangsung, saya kita itu akan secepatnya terserap maksimal,” ujarnya saat dihubungi beraunews.com, Sabtu (6/8/2016).

Bupati menambahkan, adanya dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp300 miliar lebih yang tidak bisa digunakan, turut masuk dalam APBD yang tertampung di bank selama ini. Pemerintahan sebelumnya pun, dikatakan Muharram, telah berkali-kali melakukan komunikasi ke Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi agar anggaran tersebut dapat digunakan, namun tetap saja menemui jalan buntu.

“Akhirnya, mandeklah dana itu. Padahal, kita ingin ada solusi bagaimana caranya uang itu supaya bisa dimanfaatkan,” ucapnya.

Hal senada diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sri Eka Sapadiati saat ditemui di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, tingginya anggaran pembangunan yang belum terealisasi ini disebabkan daya serap anggaran SKPD yang belum maksimal. Anggaran Rp1,3 triliun yang belum terserap ini pun merupakan hasil evaluasi penyerapan anggaran pada bulan Mei 2016 lalu.

“Bukan Rp1,3 triliun untuk Mei 2016, tadi sudah diverifikasi dan inspektorat sendiri sudah minta, itu tinggal Rp1,1 triliun saja per Juli 2016. Seharusnya memasuki triwulan ke-III ini, penyerapan kita di atas 50 persen. Sekarang ini kita masih di bawah 50 persen,” jelasnya.

Terkait anggaran PSDH dan DR yang disebutkan Bupati, juga dibenarkan Sri, jika itu masuk dalam perhitungan anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang belum terserap.

“Yang kehutanan, itu masuk dalam Silpa yang tidak bisa diganggu gugat. Dan sisanya itu, sudah jelas peruntukkannya, yakni untuk semua kegiatan pembangunan,” ujarnya.

Terkait penurunan APBD Berau yang salah satunya akibat sanksi dana menganggur, Sri juga membenarkannya. Ia mengatakan, Berau memang menerima sanksi sebagaimana “ancaman” Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sanksi dimaksud ada dua, yakni mengkonversikan dana transfer ke daerah ke dalam bentuk non tunai serta mengurangi dan menghentikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana DAK ini berhubungan dengan anggaran pendidikan, biaya gaji pegawai dan belanja-belanja prioritas.

“Kita sudah kena sanksi, tidak di transfer. Itu sekitar Rp45 miliar yang dalam bentuk surat berharga,” tutupnya.(sai)