Peningkatan Anggaran BNNK, Baru Dibahas Dalam RAPDB 2017

TANJUNG REDEB – Penurunan anggaran operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Berau dari Rp2 miliar menjadi hanya Rp400 juta atau tepatnya mengalami penurunan hingga 80 persen dari anggaran tahun 2015.

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini pun menjadi kekecewaan tersendiri dari Ketua BNnK Berau, Agus Tantomo saat berkunjung ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Kamis (26/5/2016) lalu.

BACA JUGA : Aneh, Kasus Narkoba Meningkat, Anggaran Malah Turun

Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah yang turut mendampingi Agus Tantomo saat berkunjung ke BNN Pusat akan segera membahas terkait penurunan anggaran operasional BNK tersebut pada rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni tahun anggaran 2017.

“Itu perlu dibahas lagi dan kami sudah menerima suratnya untuk kami bahas di internal. Tapi untuk murni di 2017, kami sudah kami terima namun saya belum bisa berkomentar lebih,” jelasnya.

Terkait peluang peningkatan anggaran itu dilakukan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016, dikatakan Syarifatul, dirinya belum bisa memberikan kepastian. Sebab, pihaknya hingga saat ini belum menerima rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tersebut.

“Untuk diperubahan, kita lihat nanti dan kami juga belum menerima rancangan KUA-PPAS,” ujarnya.

Upaya peningkatan anggaran itu, diharapkan Syarifatul, dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang ada. Mulai dari instansi terkait, dengan melakukan pengajuan peningkatan anggaran operasional.

“Kami di DPRD ini hanya membahas anggaran yang diajukan pemerintah. Nanti, kita juga akan bentuk kesiapan agar kesepakatan akhirnya di tim RAPBD itu berjalan baik,” harapnya.

Adanya peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap barang haram tersebut, diharapkan Syarifatul, bisa menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak, baik dari Pemkab dan elemen masyarakat seperti orang tua, guru dan lain-lainya saling mendukung langkah-langka pengurangannya

“Artinya, ini bukan tugas pemerintah semata tapi juga tugas seluruh elemen masyarakat, dari para orang tua, pendidik dan semua sektor harus terlibat,” pungkasnya.(sai)