Anggaran Menurun, DPRD Dukung Rencana Pinjaman Dana

TANJUNG REDEB – Mengantisipasi penurunan APBD Berau tahun anggaran 2017, Pemkab Berau melalui Wakil Bupati, Agus Tantomo menjajaki rencana peminjaman dana kepada lembaga keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Kamis (26/5/2016) lalu. Pinjaman dana itu dilakukan guna pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah sakit, jalan serta lainnya. Kunjungan tersebut pun, dilakukan bersama DPRD Berau.

BACA JUGA : Antisipasi Penurunan APBD 2017, Pemkab Berau Jajaki Cari Pinjaman

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mengatakan, DPRD siap dilibatkan. Namun, pihaknya akan mendukung penuh rencana tersebut, apabila sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, anggaran yang dipinjam pun hanya dipergunakan untuk mensukseskan program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terlebih, efek dari pembangunan itu sungguh dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Kita sekarang ini memang lagi defisit anggaran (APBD),” ungkapnya.

BACA JUGA : APBD 2017 Turun Drastis, Bupati Minta Masyarakat Bisa Bersabar

Anggaran yang dipinjam guna pembangunan infrastruktur seperti untuk rumah sakit, berdasarkan pengetahuan Elita, juga harus disesuaikan dengan spesifikasi rumah sakit yang akan dibangun. Misalnya, untuk pembangunan di kabupaten/kota, tentu yang akan dibangun rumah sakit type C, seperti yang ada saat ini RSUD dr. Abdul Rivai.

“Iya, ini memang untuk infrasktruktur seperti jalan, sarana air bersih dan rumah sakit. Tentunya, kita akan dukung. Tapi, misalnya untuk rumah sakit, itupun ada tipenya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Eli Esar Kombong yang juga ikut berkunjung ke PT SMI menilai, masih banyak persyaratan yang belum dimiliki Berau dan itu harus dipenuhi Pemkab guna melancarkan rencana pinjaman ke pihak ketiga tersebut. Seperti terkait rencana pembangunan rumah sakit tipe B, maka Sumber Daya Manusia (SDM) pun harus memenuhi standarisasi untuk rumah sakit type B tersebut.

“Ada banyak syarat, misalnya untuk pembangunan rumah sakit, tentu SDM pun akan dilihat. SDMnya cukup atau tidak untuk kelas B disini, itu pertimbangannya. SDM untuk tenaga dokter dan sebagainya,” pungkasnya.(sai)