Komisi III DPRD : Penilaian Bupati Bentuk Evaluasi

TANJUNG REDEB – Penilaian Bupati Berau, Muharram terkait kurang matangnya perencanaan yang dibuat sebelum proyek dikerjakan sebagai penyebab tingginya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) hingga tertundanya proyek fisik. Juga ditanggapi Komisi III DPRD Berau.

DPRD menganggap apa yang disampaikan Bupati merupakan hal yang wajar. Kendati demikian, ini merupakan catatan penting yang harus diperhatikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Berau.

Wakil Ketua Komisi III, Vitalis Paulus Lette menilai, Bupati selaku kepala lembaga eksekutif di kabupaten tentu harus mengevaluasi setiap kinerja aparatur pemerintah. Mana yang masih perlu dibenahi dan yang sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi.

“Inilah bentuk evaluasi dari pemerintah daerah tentang apa yang selama ini, mereka lakukan. Kita menyambut baik kalau memang pemerintah, dalam hal ini Bupati mengevaluasi dan terus memperbaiki. Saya pikir bagus-bagus saja,” ujarnya.

Terkait fungsi pengawasan proyek “amburadul” sendiri, dikatakan Vitalis, jika DPRD memiliki batasan. Maksudnya, secara teknis pelaksanaan, DPRD tidak ikut terlibat. DPRD baru ikut membahas bersama eksekutif hanya dalam penentuan kebijakan dan rencana pembangunan Pemkab.

“Kalau yang lebih spesifik, ya mungkin kembali ke SKPD-SKPD terkait. Dan kalau memang ada, saya pikir wajar-wajar saja, tinggal sekarang dievaluasi lagi,” jelasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III, Mulyadi. Ia menilai, pernyataan yang diutarakan Bupati Muharram beberapa waktu lalu itu merupakan suatu hal yang wajar. Kedepannya, ia berharap evaluasi dari Bupati ini bisa membuat rencana pembangunan yang ada selama ini lebih terarah dan terencana dengan baik, sehingga sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

“Kedepannya, kalau bisa jangan ada lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu,” ujar mantan Ketua Komisi III periode 2014-2015 itu.

Namun, saat disinggung kembali terkait kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan, Mulyadi mengatakan, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut, tentu ada pihak-pihak lain seperti SKPD terkait.

“Kami kan mempunyai batasan-batasan juga dalam pengawasan, sehingganya tentu yang melaksanakanlah, harus kami arahkan agar penuh tanggung jawab,” pungkasnya.(sai)