Belum Tepati Janji Ke Kanwil BPN, Ini Alasan Komisi I

TANJUNG REDEB – Bermunculannya kasus sengketa lahan di Berau, misalnya di Jalan Pulau Panjang RT 7 dan RT 27 maupun di Jalan KI Hajar Dewantara Gang Pelangi, Kecamatan Tanjung Redeb, harus menjadi momentum semua pihak untuk saling introspeksi.

Bahkan menyikapi hal tersebut, pada tanggal 10 Juni 2016 lalu, Komisi I DPRD Berau berjanji akan membicarakan permasalahan tersebut dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim di Samarinda. Namun janji tersebut hingga kini belum terealisasi.

Dikonfirmasi kembali perihal janji tersebut, Ketua Komisi I, Abdul Waris mengatakan, agenda kunjungan kerja (kunker) ke Kanwil BPN Kaltim akan tetap dijadwalkan dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Namun demikian, beberapa bulan yang lalu, DPRD Berau telah melakukan kunker ke BPN Pusat yang dipimpin Wakil Ketua I, Sa’ga.

“Rasanya telah ada kunjungan tapi bukan dari Komisi I. Waktu itu dipimpin H. Sa’ga dan ada Burhan Bakran serta anggota dewan lainnya ke BPN Pusat, saya tidak ikut. Kedepannya akan kita coba jadwalkan di Banmus, tapi saya cek juga dulu hasil kunjungannya H. Sa’ga kemarin itu,” ujarnya kepada beraunews.com, Jum’at (5/8/2016).

Kunker ke BPN Pusat itu, dijelaskan Waris, memang tidak dikhususkan membahas sengketa lahan di Jalan Pulau Panjang saja. Namun, juga membahas soal lahan yang direncanakan menjadi tempat pembangunan rumah sakit baru.

“Tetapi memang tidak spesifik (untuk lahan Pulau Panjang-red) karena kita juga tidak berjanji secara spesifik masalah tanah ini dan itu. Termasuk menyampaikan keluhan-keluhan soal lahan di Berau selama ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, DPRD pun bakal mengundang BPN Berau untuk membahas persoalan tanah tersebut. Namun, DPRD saat ini masih fokus pada pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau periode 2016-2021 dan penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016.

“Ini saja ada perubahan jadwal banmus lagi karena Bupati minta dipercepat pembahasan RPJMD, sebab melebihi batas waktu enam bulan. Tentu kita DPRD pasti fokus pada agenda itu, apalagi RPJMD ini penting juga,” tutupnya.(sai)