Mantan Karyawan PT KPM Tuntut Hak Pesangon

TELUK BAYUR – Mantan karyawan PT Karya Putra Maketama (KPM), menuntut hak pesangon yang belum dibayarkan pihak perusahaan seiring dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa bulan lalu, salah satunya Abdul Rajab. Diketahui, PT KPM tidak membayar kewajiban pesangon karyawannya senilai Rp106 juta.

Hendra Baba Ali, kuasa Abdul Rajab mengatakan, Rajab sudah bekerja sebagai pengawas di perusahaan yang bergerak di bidang transporter BBM sejak awal bulan Agustus 2014 silam. Dalam pekerjaan tersebut pihak perusahaan bersedia mengupah sebesar Rp10 juta per bulan.

Pada bulan Oktober 2015 lalu, hampir seluruh karyawan PT KPM diputus hubungan kerja oleh perusahaan secara sepihak dengan hanya memberikan setengah gaji pada karyawan. Hanya, sampai saat ini baru Rajab yang diketahui melapor.

“Novemeber 2015 lalu sudah kita hubungi pihak perusahaan untuk menanyakan kelanjutan status serta gaji, tapi tak mendapat respon,” ungkapnya kepada beraunews.com, Selasa (2/8/2016).

Dikatakannya, karena tak ada respon dari perusahaan yang berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan tersebut, pihaknya melaporkan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membantu memediasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kemudian, 14 Maret 2016 lalu, pihaknya serta pihak perusahaan PT KPM mendapat undangan dari Disnakertans untuk klarifikasi laporan yang dimasukkan. Namun, 3 kali pemanggilan dilakukan, pihak PT KPM tak pernah menghadiri.

“Disnakertrans juga sudah mengeluarkan surat anjuran kepada pihak perusahaan untuk membayar hak dengan kalkukasi uang pesangon Rp40 Juta, uang perumahan, perawatan dan pengobatan Rp6 juta serta upah yang belum terbayar sekitar Rp60 juta. Sehingga dianjurkan membayar total Rp106 juta,” terangnya.

Saat ini pihaknya masih menunggu respon dari pihak perusahaan, jika memang tidak mendapat respon, maka pihaknya akan kembali melakukan langkah-langkah untuk menuntut haknya.

“Kami akan perjuangkan, jangan sampai perusahaan yang seperti ini sampai menjamur dan kami harap Disnakertrans bisa bantu kami,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disnakertrans Berau, M. Syarkawi HAB membenarkan jika pihaknya sudah menerima laporkan tersebut dan beberapa kali sudah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak, namun pihak PT KPM tidak menghadiri panggilan.

Syarkawi juga membenarkan jika pihaknya sudah mengeluarkan anjuran untuk permasalahan ini. Kedua belah pihak juga sudah menerima kesepakatan sesuai anjuran tersebut, sehingga persoalan ini tak sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Memang sudah ada dan kalau disepakati, maka kita selesaikan disini. Kalau tidak silahkan laporkan, karena yang berkewenangan memanggil dan melakukan tindakan hukum adalah PHI,” pungkasnya.(dws)