Suplai Batu Bara PT BC Ke PLTU Lati, Siapa Yang Menikmati?

TANJUNG REDEB – Silang pendapat bukan hanya terjadi antara PT Indo Pusaka Berau (IPB) dengan PT PLN Area Berau, namun juga terjadi antara PT IPB dengan PT Berau Coal (BC). Pemicunya, kerja sama yang tak berjalan dengan baik. Akibatnya, masyarakat yang terpaksa menderita kerugian dengan adanya pemadaman listrik. Kondisi ini pun membuat DPRD Berau angkat bicara.

Jika sebelumnya Ketua DPRD, Syarifatul Sya’diah yang menyoroti permasalahan ini terutama terkait kerja sama antara PT IPB dengan PT PLN yang dianggap lebih merugikan masyarakat Berau sebagai pelanggan PLN, sebab kerap menghadapi pemadaman listrik. Kini giliran Komisi II melalui Ketuanya, Elita Herlina dan anggotanya, M. Yunus.

Elita lebih memperhatikan suplai batu bara dari PT BC untuk PLTU Lati yang dikelola PT IPB, yang belakangan muncul tagihan yang sangat fantastis dari PT BC kepada PT IPB sebesar USD20.508.500 atau setara Rp256 Miliar (kurs USD1 sebesar Rp12.500).

Ia mengatakan, selama dirinya menjadi anggota DPRD Berau sejak tahun 2004, ia sama sekali tidak mengetahui jika suplai batu bara itu, selama ini merupakan bentuk Corporate Social Responbility (CSR) PT BC sebagaimana diungkapkan Direktur Utama PT IPB, Najamuddin jika Namun pada tahun 2007, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengaudit hasil tambang PT BC. Sebab, dalam laporannya PT BC mengakui jumlah pemakaian batu bara yang diberikan kepada PLTU sebagai bentuk CSR.

Bahkan, menurut Elita, selama ini, DPRD pun tidak terlibat dalam pembahasan maupun penandatanganan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Pemkab dengan PT BC.

“Kami tidak tahu kalau batu bara yang disuplai PT Berau Coal ke PLTU Lati, itu sebagai bentuk CSR PT BC,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika batu bara yang disuplai merupakan bentuk CSR, maka seharusnya Tarif Dasar Listrik (TDL) di Bumi Batiwakkal lebih murah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Sebab, bahan baku utama PLTU dibeli jauh lebih murah tepatnya hanya membayar royalti dan ongkos angkut. Kondisi ini pun, dinilai Elita, hanya menguntungkan PT PLN Area Berau karena TDL di Berau mengikuti standar nasional, sementara PLN tentunya membeli dari PT IPB lebih murah dibandingkan TDL.

“Kalau memang bahan baku (PLTU Lati) itu kita suplai, tentu harapan kita supaya (harga) listrik itu bisa turun. Masalah listrik ini, bisa saya katakan jika PLN ini hanya bawa stempel saja,” sindirnya.

Sementara, Yunus mengatakan, permasalahan antara ketiga badan usaha ini lantaran tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana CSR. Bila ada kepentingan di luar peruntukkan CSR yang sebenarnya, dirinya mengharapkan adanya keterbukaan tersebut. PLN pun dinilainya memiliki keterkaitan dengan kerja sama PT IPB dan BC untuk suplai batu bara tersebut, sehingga transparansi pihak PLN juga dituntut ada.

“Transparansi dulu bagi semua pihak (PT BC, PT IPB dan PLN-red), karena kalau tidak ini akan sulit dan kelihatannya blunder semua. Saya tahu mungkin ada kepentingan-kepentingan didalamnya. Tapi apa pun itu, masalah itu harus ada transparansinya,” ujar pria yang juga mantan Ketua Komisi II itu.

Terkait tagihan PT BC ke IPB, Yunus menyarankan agar para pihak terkait untuk duduk bersama, dimana Pemkab bertindak sebagai penengah dengan mengundang semua pihak. Namun jika tidak siap, maka DPRD siap untuk melakukan hal tersebut.

“Pada prinsipnya, saya tidak menjelekkan siapa pun, namun kita perlu duduk bersama untuk menyamakan persepsi,” tambahnya.

Elita maupun Yunus memiliki pendapat yang sama soal peruntukkan CSR. Dimana, bagi mereka, CSR harus dapat langsung dirasakan masyarakat.

“CSR memang harus langsung kepada masyarakat,” pungkas mereka.(sai)