24 Kampung Ditunjuk Kemendestrans Implementasikan Sistem Desa Online

TANJUNG REDEB – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendestrans) terus mempercepat implementasi sistem desa online. Hal ini terbukti dengan telah ditunjuknya 24 kampung/desa di Kabupaten Berau sebagai desa pelaksana program tersebut di Provinsi Kaltim.

“Berdasarkan program desa online secara nasional, tidak seluruh desa di semua provinsi dan kabupaten bisa dapat. Di Kaltim hanya Kabupaten Berau yang diberikan dengan jatah 24 desa. Seminggu yang lalu, tahap pertama sudah ada pelatihan di Balikpapan dan diikuti 12 kampung. Tahap berikutnya mungkin ada 12 kampung lagi,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Berau, Datu Kesuma, Kamis (28/7/2016).

Datu Kesuma menjelaskan, program ini bertujuan mempercepat program pembangunan Indonesia dari pinggiran, yang terus dicanangkan Presiden RI Joko Widodo. Di Berau sendiri, program ini dinilai juga telah sejalan dengan program pembangunan Bupati dan Wakilnya.

“Desa online ini akan mempercepat program desa membangun. Nanti segala informasi tentang desa ada didalamnya, sehingga potensi desa, produk unggulan desa, dan perkembangan pembangunan desa bisa dipromosikan dan diakses dengan mudah,” jelasnya.

Dia menambahkan, desa online juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana transparansi desa. Laporan tentang rencana pembangunan desa, pengelolaan dana desa, dan progres (kemajuan) pembangunan desa bisa dilihat dan dilakukan melalui aplikasi ini. Dengan adanya jaringan desa online, lanjutnya, desa-desa di Indonesia khususnya di Berau juga tidak lagi terisolasi dan akan lebih melek teknologi.

“Akses informasi akan mudah didapatkan, sehingga transfer ilmu dan teknologi bisa cepat sampai ke desa. Desa harus menjadi subjek, bukan lagi sekedar penonton,” lanjutnya.

Datu Kesuma mengaku yakin jika program ini akan mempermudah proses membangun desa dan berjalan signifikan, terutama dengan adanya dana desa yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, desa online akan mempermudah informasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bisa disampaikan kepada masyarakat desa dan terdokumentasi dengan baik.

“Sistem desa online ini tentunya juga memudahkan dalam melakukan perencanaan pembangunan termasuk saat melaporkan arus lalu lintas dana desa yang telah diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” harapnya.

Terakhir, Datu Kesuma kembali berharap kedepannya program ini bisa diterapkan diseluruh kampung. Namun, masalah ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi masih menjadi penghalang utama berjalannya program tersebut.

“Tidak semua kampung punya jaringan, sehingga yang kita utamakan dulu kampung-kampung yang menjadi ibukota-ibukota kecamatan, itu dulu karena ada listrik dan ada jaringan. Kalau pakai VSAT (Very Small Aperture Terminal-red), itu mahal sekali dan baru Kampung Merabu (Kecamatan Kelay) yang bisa,” pungkasnya.(sai)