Tidak Ditemukan BPJS Palsu di Berau

TANJUNG REDEB – Modus penipuan yang semakin banyak saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya, seperti terungkapnya praktek pemalsuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bandung. Kerugian yang dialami ratusan masyarakat miskin di wilayah terebut membuat Kepala Opersional BPJS Kesehatan Berau, Johansyah cukup prihatin. Dirinya memastikan kasus serupa belum pernah ditemukan di wilayah kerja BPJS Berau.

“Saya prihatin, karena ini program BPJS yang dipertaruhkan. Saya berharap terhadap peserta BPJS yang meragukan keaslian kartu yang mereka gunakan, dapat melakukan pengecekan melalui Website kita atau menghubungi Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten,” jelasnya saat dikonfirmasi beraunnews.com, Rabu (27/7/2016).

Sementara untuk proses pendaftaran yang sah guna menghindari adanya oknum yang memanfaatkan situasi dengan menerbitkan kartu BPJS palsu, Johansyah meminta agar warga tidak melakukan pendaftaran melalui calo, namun langsung mendaftar melalui kontor cabang atau kantor pusat BPJS.

“Secara fisik memang kartu BPJS palsu yang diamankan sangat menyerupai dengan yang aslinya, namun jika diperhatikan secara seksama, terdapat beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Kartu BPJS yang asli terdapat peta Indonesia sementara yang paslu tidak ada,” bebernya.

Namun meski belum ditemukan kasus pemalsuan di Berau, Johansyah meminta untuk selalu waspada, dan pihaknya akan tetap berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan yang benar bagi masyarakat yang berada di wilayah perkampungan.

“Kita akan gandeng pemerintah daerah dalam hal ini, dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan lebih paham biar tidak menjadi korban penipuan,” harapnya.

Tak dipungkiri, selama ini memang kerap terjadi keluhan dari para pengguna BPJS Kesehatan saat berada di rumah sakit, akan tetapi keluhan tersebut terjadi karena sejumlah pasien BPJS itu salah mengunakan kartu yang dimiliki.

“Selama ini banyak peserta jaminan kesehatan yang berada di rumah sakit seharusnya di rawat di ruang kelas 2 meminta di VVIP, begitu ada tagihan kaget kenapa biaya mahal. Padahal akibat mereka sendiri yang tidak taat prosedur. Kita harap masyarakat lebih taat prosedur sehingga miskomunikasi seperti itu tidak terjadi dengan pihak rumah sakit,” tutupnya.(msz)