Bangunan Di Atas Air Pulau Derawan Bukan Hak Milik

TANJUNG REDEB – Semakin menjamurnya hotel, penginapan dan resort yang menjulur ke laut hingga mengakibatkan kondisi pantai Pulau Derawan semakin tergerus, perlu segera ditata kembali. Pasalnya, hal itu selain merusak lingkungan, juga secara nyata menyalahi aturan.

Guna menata kembali bangunan di pulau wisata itu, Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau melakukan pembahasan khusus kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tersebut.

Kepala DKP Berau, Fuadi melalui Kabid Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Yunda Zuliarsih mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nomor 17/2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir, bangunan yang berada di atas air diberikan hak atas tanah berupa hak pakai bukan hak milik yang dikeluarkan BPN.

“Kalau mengacu pada peraturan tersebut berdasarkan hasil konsultasi dalam rapat kami di Jakarta 18 Juli 2016 lalu, kita bisa memberikan izin lokasi khusus bangunan di Pulau Derawan yang menjorok ke laut dan itu hanya berlaku untuk yang sudah ada sejak lama milik warga lokal Derawan. Itu pun hanya diberikan hak pakai, bukan hak milik,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Minggu (24/7/2016).

Yunda menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 20/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya, diketahui izin lokasi dan pengelolaan bangunan di wilayah PPKT itu izinnya langsung ke Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya peraturan tersebut, DKP bisa memberikan dan mempermudah pengurusan izin di Pulau Derawan yang masuk dalam wilayah PPKT.

“Izin lokasi dan pemgelolaannya itu oleh Gubernur Kaltim. Jadi kita bisa mempermudah lagi dalam pengurusan izin yang ada di Pulau Derawan. Untuk itu, kami minta agar para pengusaha mengikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pulau Derawan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau, kondisinya kini sungguh memprihatinkan dan terkesan kumuh. Hal itu, akibat semakin menjamurnya hotel-hotel atau penginapan yang menjulur ke laut hingga mengakibatkan kondisi pantai derawan semakin tergerus.

"Derawan itu kelihatan kumuh, banyak warga yang membangun hotel atau penginapan sampai ke tengah pantai, bahkan pantai tempat orang bermain aja tinggal sedikit," ungkap Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Berau, Yunda Zuliarsih saat dihubungi beraunews.com, Jum'at (27/05/2016).

Terkait katagori bangunan liar, Yunda mengatakan seluruh bangunan yang berada di atas laut sesungguhnya merupakan bangunan liar. Sebab jelas menyalahi aturan, merusak ekosistem bawah laut, secara estetika tidak indah dipandang mata serta belum mengantongi perijinan.

“Coba saja buka Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Disana jelas aturannya, jika bangunan memang tak boleh berdiri di atas laut,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Berau melalui staf teknis perijinan bangunan, Ferry Atong saat di temui beraunews.com, Kamis (2/6/2016) mengatakan, 95 persen hotel dan penginapan di Pulau Derawan tak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Pokoknya semua bangunan di Pulau Derawan itu, saya pastikan 95 persen tak punya IMB, hanya ada beberapa yang punya ijin itu pun ijin langsung dari pusat," ungkapnya.(ea)