Kasus Anak Tersangkut Hukum Meningkat, Ini Penyebabnya

TANJUNG REDEB – Meningkatnya kasus anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum (ABH) akhir-akhir ini memang membuat prihatin. Pasalnya, meski kerap kali berurusan dengan aparat keamanan, seperti Polisi dan Satpol PP, namun tak membuat mereka kapok. Mulai dari perkelahian, ngelem, balap liar, penyalahgunaan obat-obatan hingga seks bebas.

Sebenarnya apa penyebab meningkatnya ABH itu, Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Berau, Wiyati mengatakan, penyebab utama meningkatnya ABH lantaran kurangnya pembekalan ilmu agama dan pengaruh lingkungan, seperti konflik dalam rumah tangga dan pergaulan dari lingkungan yang buruk. Akibatnya, tak sedikit anak usia sekolah yang terjerumus ke hal negatif sebagai pelarian.

"Kadang juga mereka ingin dibilang eksis oleh temannya demi mendapatkan pujian atau ingin dibilang gaul. Ini yang juga banyak terjadi saat ini," ujarnya kepada beraunews.com baru-baru ini.

Apalagi lanjut Wiyati, di era teknologi sekarang ini, banyak media yang menyajikan tayangan-tayangan vulgar yang seharusnya hanya ditayangkan khusus orang dewasa. Disamping itu, tingginya rasa ingin tahu, mendorong anak usia sekolah mencoba hal baru yang seharusnya tak boleh dilakukan mereka.

Oleh karenanya, tak heran jika banyak anak usia sekolah saat ini tersangkut masalah hukum. Lantaran sedari awal orang tua bisa dikatakan lalai mengawasi dan memberikan perhatian pada anak. Sehingga anak menjadi lepas kontrol dan bertindak di luar jalur.

"Pada intinya pengawasan dan perhatian orang tua merupakan hal yang sangat penting," terangnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak untuk menangani hal tersebut. Tetapi, pihaknya berharap orang tua dapat meningkatkan perannya sebagai ayah dan ibu dalam membimbing anak-anaknya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPPKB Berau, Wiyati membenarkan jika kasus ABH di Kabupaten Berau setiap tahunnya terus menunjukkan trend peningkatan. Pasalnya, di tahun 2014, hanya ada 7 kasus ABH dan tahun 2015 sebanyak 12 kasus, sementara hingga pertengahan tahun 2016 ini, kasus ABH setidaknya telah mencapai 11 kasus. Trend negatif ini, tentu perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Dari 44 kasus yang kami tangani melalui P2TP2A (Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-red), setidaknya ada 11 kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH,” ujarnya.(hir)