12 Resort Di Maratua Tak Miliki Izin Lengkap

TANJUNG REDEB – Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau, dalam waktu dekat akan kembali turun ke Pulau Maratua untuk lakukan pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan yang ke-2 ini dilakukan tim, menyusul ditemukannya 12 resort tak memiliki dokumen perizinan secara lengkap saat pengecekan lapangan pertama, Jum’at (24/6/2016) lalu.

“Di Pulau Maratua ada 12 resort yang tidak memiliki dokumen secara lengkap, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan. Seperti, ada yang memiliki IMB namun tidak memiliki sertifikat dan ada juga tidak memiliki dokumen perizinan sama sekali. Resort-resort tersebut berada di Kampung Teluk Harapan, Payung-Payung dan Bohe Silian,” ungkap Kabid Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Berau, Yunda Zuliarsih saat dihubungi beraunews.com, Minggu (24/7/2016) tanpa merincikan ke-12 resort dimaksud.

Dikatakan Yunda, pada prinsipnya KKP maupun DKP sama sekali tak berniat menghambat investasi khususnya bidang pariwisata di wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tersebut. Namun, segala investasi di pesisir dan PPKT diminta tetap mengacu pada aturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nomor 17/2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 20/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78/2005 tentang Pengelolaan PPKT.

“Bagi para investor yang saat ini beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan, kami minta melengkapi segala dokumen perizinannya. Kalau pemilik modal asing, itu kewenangan dan pengurusannya ke KKP dengan beberapa persyaratan. Namun, tetap harus ada rekomendasi dari Bupati Berau. Kemudian, kalau bangunannya berlokasi di darat, maka izinnya dikeluarkan Bupati Berau berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Tapi jika bangunannya menyentuh perairan, maka izin lokasi maupun pengelolaannya lewat Gubernur Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Yunda menambahkan, setelah pngecekan lapangan yang ke-2 selesai dilakukan, rencananya Pemkab Berau akan diundang ke Jakarta bertemu dengan Tim Perpres Nomor 78/2005 yang melibatkan 17 Kementerian guna membahas PPKT.

“Salah satu yang akan dibahas itu terkait kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah PPKT. Sebab, berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17/2016 telah diatur jika dari luasan wilayah pulau itu, 70 persen boleh dimiliki dan 30 persennya milik negara untuk kawasan konservasi ,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Berau, Muharram, menegaskan bagi pihak manapun yang berencana membangun dan atau sedang melakukan aktivitas pembangunan resort di Pulau Maratua dan Pulau Derawan agar menghentikan secara total sebelum surat izinnya keluar.

“Saya sudah tegaskan kepada sejumlah SKPD terkait serta kepada kepala wilayah yang ada di daerah pesisir mulai Camat maupun Kepala Kampung untuk menghentikan siapa saja yang melakukan aktivitas pembangunan disana (wilayah Pesisir-red). Semuanya dihentikan secara total jika belum mempunyai izin lokasi dan sebagainya. Jangan membagun resort jika perizinannya masih dalam proses,” tegas Bupati kepada beraunews.com usai memimpin rapat, Rabu (13/7/2016).

Terkait usaha resort yang telah ada sejak lama tapi belum memiliki izin, Bupati meminta agar para pemilik usaha resort yang selama ini telah menjalankan usahanya disana untuk mengurus segala dokumen perizinan mereka jika ingin terus beroperasi.

“Bangunan yang telah terlanjur berdiri dan telah beroperasi selama ini itu, kami berikan kebijakan. Saya usulkan untuk mengajukan proses perizinan lokasi lingkungan dan IMB. Begitu mereka mengajukan persyaratan perizinan ke Bupati, maka Bupati akan langsung membuatkan surat tanda terima proses izin mereka, sehingga dianggap memiliki legalitas untuk tetap beroprasi,” tutur orang nomor 1 di Kabupaten Berau itu.(ea)