Pemanfaatan ADK Akan Lebih Fleksibel

TANJUNG REDEB - Untuk mendukung percepatan pembangunan kampung dengan pemanfaatan Dana Alokasi Kampung (ADK), Bupati Berau, Muharram akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penggunaan ADK lebih fleksibel dari sebelumnya. Hal itu diungkapkan Bupati saat memberikan sambutan dalam sebuah kegiatan di Kampung Merasa, Kecamatan Kelay, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Bupati, sesuai dengan program Presiden Joko Widodo yang mencanangkan pembangunan melalui daerah-daerah terpencil, maka Pemkab Berau akan mengalokasikan dana 2-5 miliar untuk setiap kampung. Melalui dana tersebut, pemerintah kampung bisa mempercepat pembangunan dan kemajuan kampung sesuai dengan program Pemkab.

“Pemanfaatan ADK akan kita buat lebih luas. Jadi, tidak lagi sempit seperti sebelumnya. Misalkan masyarakat ingin membangun rumah ibadah akan kita perbolehkan, nantinya akan kita buatkan Perbup terkait penggunaan ADK untuk hal-hal yang sebelumnya tidak ada dalam aturan. Anggaran yang kita berikan sesuai dengan visi
dan misi kami sebelumnya cukup besar untuk pembangunan kepentingan masyarakat,” ungkap Bupati.

Tak hanya untuk kepentingan pembangunan fisik, ADK juga rencananya akan diperbolehkan untuk mendanai dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan masyarakat banyak, seperti musyawarah kampung atau pemilihan pimpinan adat setempat.

“Seperti acara mubes, bisa saja nanti anggarannya menggunakan ADK. Kita persilahkan, selama itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kita tidak ingin penggunaan ADK ini sifatnya sempit, karena dengan ADK yang diprogramkan saat ini, saya yakin kampung atau desa bisa membangun SDM (Sumber Daya Manusia) untuk masa depan kampung yang lebih baik. Apalagi saat ini kampung sudah punya otonomi sendiri,” kata Bupati.

Dengan hadirnya perbup pemanfaatan ADK dengan konteks yang lebih luas, diharapkan pemerintahan kampung benar-benar bisa menggunakannya sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan masyarakat kampung setempat, sehingga setiap Kepala Kampung diimbau untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan setiap tahunnya secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

“Kita ingin menjadi lebih maju dari sebelumnya, jangan sampai pemanfaatan ADK yang sudah lebih fleksibel justru membawa kampung kepada kemunduran. Kepala Kampung harus terbuka, apa saja program kerja setiap tahunnya bisa dipampangkan di balai desa atau dimana saja yang bisa dilihat oleh masyarakat, supaya semua transparan dan berjalan sesuai dengan yang diprogramkan,” tandas Bupati.(mta)