Tangani Pecandu Narkoba, Akan Bentuk TAT Di Berau

TANJUNG REDEB – Optimalisikan penanganan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Berau, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Timur bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Polres, Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, Kesbangpol dan RSUD dr. Abdul Rivai bekerja sama dengan Dokter Psikologi atau Kejiwaan akan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat BNP Kaltim, Kompol Mustakim dalam rapat bersama Ketua BNNK Berau, Agus Tantomo di ruang Rapat Semama, Setkab Berau, Rabu (20/7/2016) tadi siang.

“Diharapakan kabupaten ini bisa mempunyai TAT sehingga bisa memudahkan proses daripada pecandu narkotika atau narkoba untuk direhabilitasi,” ungkapnya.

Ditegaskan Mustakim, rehabilitasi merupakan hak pecandu seperti yang diatur dalam UU 35/2009 Pasal 4. Dalam pasal itu, jelas menegaskan negara menjamin upaya rehabilitasi. Selain itu di Pasal 54 UU yang sama, pecandu dan penyalahguna juga wajib direhabilitasi. Meski telah diatur, program rehabilitasi masih terlihat seperti berjalan setengah-setengah.

"Kita (BNN) inginnya penyalahguna itu jangan langsung ditangkap dan diproses hukum, namun ditelaah dulu permasalahannya. Apakah dia hanya sekedar korban salah guna atau pengedar. Untuk itu, TAT menjadi kunci penanganan pecandu dan korban narkoba," jelasnya.

Kapolres Berau AKBP Handoko melalui Wakapolres, Kompol Agus Siswanto menyampaikan TAT ini dibentuk terkait penegakan hukum atas kelayakan penyalahguna narkoba masuk program rehabilitas.

“Untuk  mengindentifikasi pecandu atau korban sebelum masuk ke ranah hukum," harapnya.

Dikatakan Agus, TAT juga merupakan upaya penegak hukum untuk menyelamatkan seseorang yang benar-benar pengguna narkoba (korban), tidak naik kelas menjadi pengedar bahkan bandar. Salah satu caranya dengan dipulihkan melalui rehabilitasi.

Namun untuk penentuan tersangka narkotika sebagai pecandu atau korban, bukan hanya melalui pemeriksaan tim medis. Sebab, dari hasil kajian tim medis akan dibahas lagi dari tim hukum yang dikaji melalui hasil pemeriksaan.

"Tentunya dari tim hukum akan mengkaji kembali dari barang bukti dan BAP tersangka narkotika bila ditemukan indikasi sebagai pengedar tidak menutup kemungkinan akan masuk ranah hukum," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua BNNK Berau, Agus Tantomo mengapresiasi rencana pembentukkan TAT ini. Selain merupakan amanah UU, hal ini juga telah memiliki ketetapan hukum yang pasti.

“Itu amanat UU, tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan dan telah ada payung hukumnya namun perlu dukungan dari pemerintah daerah juga,” ujarnya.
Untuk mendukung hal ini, dirinya  akan mengagendakan rapat dengan DPRD Berau untuk membahas terkait anggaran operasional TAT tersebut.

“Makanya saya minta agar dalam waktu dekat ini untuk diagendakan (rapat) dengan DPRD agar teman-teman DPRD tidak kaget. Karena kalau kita laksanakan akan ada lonjakkan (anggaran) luar biasa. Ini bukan untuk BNN, ini untuk TAT. BNN hanya salah satu bagian dari TAT,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pemerintah pusat pun telah mengeluarkan peraturan bersama (perber) yang ditandatangani 7 kementerian. Inti dari perber mengarahkan jika ada orang yang tertangkap penyidik kepolisian harus disampaikan permohonan ke TAT. Tujuannya, agar seseorang yang tertangkap bisa diperdalam kasusnya sebelum ditentukan apakah dimasukkan dalam penjara atau direhabilitasi.(sai)