SBSI : Penetapan UMK Berau Seperti Siluman

TANJUNG REDEB – Ratusan Buruh yang tergabung di DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Berau melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Bupati. Aksi unjuk rasa yang dilakukan Senin (18/7/2016) sekira pukul 10.00 Wita itu dipimpin langsung Ketua SBSI Berau, Suyadi dan mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian maupun Satpol PP.

Dalam orasinya, Suyadi menuntut Pemkab untuk merevisi kembali penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016 yang sebelumnya Rp2.380.000  naik menjadi  Rp2.450.000. Sebab nominal tersebut dinilai para buruh masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Berau.

“Kita akan tetap berjuang disini bersama teman-teman serikat untuk memperjuangkan hak dari para buruh di Berau, UMK yang ditetapkan Disnakertrans tahun 2016 ini masih di bawah KHL. Ini penetapan UMK seperti siluman, tanpa ada melibatkan buruh sama sekali, dewan pengupahan yang ada saat ini itu siapa, meraka  bukan  buruh,” ungkap Suyadi di sela-sela aksinya.

Aksi itu sempat ditemui langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Syarkawi HAB. Namun upaya Syarkawi memediasi para buruh ditolak. Para buruh menilai, penetapan UMK tahun 2016 ini merupakan permainan pengusaha dan pihak Disnakertrans, sehingga hasilnya tak berpihak kepada kaum buruh.

“Kita kesini untuk ketemu Bupati, bukan ketemu sama Kepala Disnakertrans. Bupati yang baru ini dalam janji politiknya saat kampanye akan melibatkan kita saat melakukan penetapan UMK, tapi kenapa sekarang penetapan UMK ini justru dilakukan mendadak dan tidak melibatkan kami sedikit pun, ada apa sebetulnya ini,” tegas Suyadi.

Selain menolak ditemui Kepala Dinaskertrans sebagai mediator, Suyadi dan ratusan buruh yang hadir mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lebih besar lagi dengan melibatkan ribuan buruh hingga keinginan buruh bertemu Bupati tercapai.

“Baik, sekarang kita tidak bisa bertemu Bupati karena Bupati sedang halal bi halal ke Kecamatan Maratua, tapi saya berjanji tidak akan berhenti disini untuk memperjuangkan hak buruh. Kita akan datang lagi dengan jumlah massa yang besar sampai hak kami terpenuhi dalam penentuan UMK. Sebab, untuk diketahui, UMK Berau ini paling rendah dan melecehkan buruh,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinaskertrans, Syarkawi mengatakan, penetapan UMK tahun 2016 belum bisa mengacu pada KHL akibat terbentur aturan yang ada saat ini.

“Sesuai dengan surat edaran Menakertrans pada 23 Oktober 2015 Nomor B222/MEN/PHIJSK_UPAH/X/2015   yang mengacu Pasal 63 PP Nomor 78 tahun 2015, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada tahun 2015 masih di bawah nilai KHL, wajib menyesuaikan upah minimum sama dengan KHL secara bertahap paling lama 4 tahun. Ini yang menjadi benturan kita,” tutupnya.(msz)