Kasus Anak Meningkat BPPKB Butuh Rumah Aman

 

TANJUNG REDEB – Kasus anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Berau setiap tahunnya terus menunjukkan trend peningkatan. Pasalnya, di tahun 2014, hanya ada 7 kasus ABH dan tahun 2015 sebanyak 12 kasus, sementara hingga pertengahan tahun 2016 ini, kasus ABH setidaknya telah mencapai 11 kasus.

Hal ini pun dibenarkan Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Berau, Wiyati. Trend negatif ini, tentu perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Dari 44 kasus yang kami tangani melalui P2TP2A (Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-red), setidaknya ada 11 kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH,” ujarnya.

Namun menurutnya, adanya peningkatan ini juga merupakan indikator jika pihaknya telah bekerja dengan baik, sehingga segala kasus ABH yang dilaporkan dapat ditangani dengan baik.

“Kondisi yang sekarang karena kita juga konsen terhadap masalah ini sehingga laporannya lebih tertib. Apapun kejadiannya kami lapor,” ucapnya.

Namun, Wiyati mengharapkan dengan adanya peningkatan kasus ini, pihaknya melalui P2TP2A juga dapat terus meningkatkan kinerja dalam bekerja. Tidak hanya sekedar melaporkan dan menangani kasus ABH ini, namun penanganannya pun harus lebih tepat untuk si anak, yang juga pelaku tapi termasuk korban pula.

Hal terpenting ujar Wiyati, bagaimana penanganan  yang lebih tepat. Sebab walaupun jumlahnya banyak atau sedikit, tapi penanganannya tidak tepat, berarti itu juga tidak bisa dinilai baik. Sehingga penilaian baik itu, selain menekan jumlah korban dengan tindakan preventif yang harus kita lakukan tapi juga ketepatan dalam penanganannya.

Kedepannya, Wiyati mengungkapkan, keberadaan panti rehabilitasi sangat diperlukan dan dibangun di Berau sebagai solusi dalam penanganan kasus ABH.

“Kalau tahun-tahun kemarin panti rehabilitasi memang belum prioritas, namun melihat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, itu sudah menjadi prioritas untuk membangun sebuah panti rehabilitasi,” ungkapnya.

Selama ini, anak yang memiliki kasus ABH, ditempatkan bersama para narapidana dewasa di rumah tahanan (Rutan) kelas II Tanjung Redeb. Hal itu disayangkan Wiyati, sebab anak-anak itu seharusnya ditempatkan di panti rehabilitasi. Namun, Dinas Sosial (Dinsos) Berau juga tak memiliki panti rehabilitasi.

“Jadi kami melalui P2TP2A akan bekerja sama dengan Dinsos, namun dikarenakan Dinsos belum memiliki panti rehabilitasi, itu menjadi salah satu faktor utama kami susah untuk bergerak. Apabila ada panti rehabilitasi serta tenaga ahli, selain menangani kasus ABH, tentu kami akan menangani anak-anak yang kecanduan lem,” ujarnya lagi.


Wiyati menambahkan, pihaknya telah menyusun program perubahan untuk meminta adanya rumah aman (shelter).

“Untuk rumah aman, tahun ini pemerintah daerah sudah mendukung dan menyediakan anggaran untuk setidaknya menyewa tempat atau rumah. Sementara untuk panti rehabilitasi semoga bisa terwujud. Kendala utama pembangunan panti ini adalah lahan. Dari Kementrian Sosial sendiri telah menyediakan anggaran, tinggal Dinsos lagi yang menyediakan lahan untuk pembangunan,” pungkasnya.(sai)