PLN Akui Belum Ada Cadangan Memadai

TANJUNG REDEB – Manager PT PLN Area Berau, Adi Prasetyo melalui Manager Rayon Tanjung Redeb, Mufid Arianto menyebutkan memang sampai saat ini belum ada cadangan daya listrik yang cukup untuk kondisi darurat. Salah satunya, saat ada perbaikan pada unit-unit di PLTU Lati, yang merupakan sumber utama listrik Berau. Termasuk seperti saat sekarang ini, dimana terjadi perawatan untuk boiler unit 3, maka PLN terpaksa memberlakukan pemadaman bergilir.

Untuk itu, Mufid meminta dukungan serta do’a dari masyarakat agar pengerjaan pembangunan PLTU Teluk Bayur dapat segera terselesaikan. Disebutkannya, jika tak ada kendala, dalam waktu dekat ini, salah satu mesin PLTU Teluk Bayur dengan kapasitas 7 MW (megawatts) akan segera dioperasikan pada September 2016 mendatang.

“Kalau terkait pemadaman yang kerap terjadi saat ini, saya minta do’a dan dukungan dari masyarakat, agar PLTU di Teluk  Bayur yang sedang kita bangun itu segera beroprasi, sehingganya bisa backup kebutuhan listrik di Berau. Jadi kalau PLTU Lati ada down suplay (akibat pemeliharaan-red), kita ada cadangan mesin jadi tidak perlu lagi ada pemadaman,” ujarnya.

Selain itu, Mufid membantah terkait daftar tunggu yang sempat diungkapkan PT Indo Pusaka Berau (IPB) mencapai 9 MW. Menurutnya, selama ini pihaknya tidak memberlakukan daftar tunggu. Sehingga ketika ada masyrakat yang akan melakukan pemasangan jaringan dengan segera di proses tanpa harus masuk daftar tunggu.

“Terkait informasi adanya daftar tunggu PLN yang mencapai 9 MW itu tidak betul, sekarang kalau ada yang mau pasang langsung kita pasang, tidak usah dimasukan di daftar tunggu. Kedepanya lagi, kita akan membangun interkoneksi Berau dan Bulungan. Di Bulungan juga lagi membangun PLTU, ada juga PLTU swasta. Dengan adanya kerja sama itu, estimasinya kita akan mampu menangani selama 10 tahun ke depan, tapi ini masih dalam tahap proses,” katanya. 

Dikatakannya, jika sesuai ketentuan perundang-undangan, tanggung jawab listrik bukan semata menjadi kewajiban PLN, namun juga tanggung jawab pemerintah daerah.  

“Sesuai Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketanagalistrikan, tangung jawab listrik bukan kewajiban PLN  semata, namun juga Pemkab wajib terlibat. Jadi  poinnya, ungkapan IPB itu tidak benar, kalau kita lepas tangung jawab, kita tidak akan bangun PLTU Teluk Bayur dan juga tambah mesin PLTD Sambaliung,” pungkasnya.(msz)