PLN Bantah Lepas Tanggung Jawab

TANJUNG REDEB – Keluhaan PT Indo Pusaka Berau (IPB) yang mengaku jika selama ini PT PLN Area Berau lepas tanggung jawab dari kewajibannya menyediakan mesin cadangan saat terjadi pemeliharaan rutin di PLTU Lati, dibantah Manager PT PLN Area Berau, Adi Prasetyo melalui Manager Rayon Tanjung Redeb, Mufid Arianto.

Dikatakan Mufid, selama ini bentuk tanggung jawab PLN sudah dilakukan. Buktinya, pihaknya telah membangun PLTU di Kecamatan Teluk Bayur sejak tahun 2014. Namun, diakuinya proses pembangunan tersebut mengalami berbagai kendala, sehingga sampai saat ini belum beroperasi. Tetapi setidaknya, pembangunan PLTU itu menunjukkan bukti komitmen PLN terhadap pemenuhan tanggung jawabnya.

“Kita sudah mulai bangun sejak tahun 2014, banyak kendala yang harus dihadapi, mulai dari pembebasaan lahan dan terkendala material. Sebetulnya kita sudah ada persiapan, bukan lepas tangung jawab juga, kita ada rencana semua itu. Kita juga punya PLTD di Sambaliung untuk backup listrik saat ini. Terus kita juga mau tambah kapasitas PLTD di Sambaliung," ujarnya saat dikonfirmasi beraunews.com, Jum’at (15/7/2016).

Selain itu, lanjut Mufid, kendala lainnya yang dihadapi hingga belum beroperasinya PLTU Teluk Bayur itu, yakni sejumlah perizinan hingga saat ini belum dimiliki PLN, misalnya izin pemasangan jaringan. Sehingga Mufid kembali menegaskan, pihaknya tidak lepas tanggung jawab seperti yang diungkapkan PT IPB melalui media.

“PLTU Teluk Bayur itu direncanakan kita uji tahun 2016. Kalau tidak ada kendala selama uji coba, maka bisa dioperasikan segera. Kita juga mau bangun jaringan keluar dari PLTU Teluk Bayur, tapi masih terkendala perizinan, itu juga salah satu kendala yang kita hadapai. Kita bukan lepas tangan kita juga berusaha kok," katanya.

Terkait kesepakatan kewajiban menyediakan mesin cadangan saat terjadi pemeliharaan sebagaimana disampaikan pihak PT IPB, Mufid mengatakan jika selama ini tidak ada kesepakatan yang terbentuk. Bahkan, Mufid meminta pihak PT IPB untuk menunjukan bukti kesepakatan itu.

“Kesepakatan seperti apa ya, bisa minta nomor kesepakatanya, sebab tidak ada kesepakatan selama ini, kalaupun ada bisa minta diberikan ke kita kesepakatan seperti apa,” tanyanya.

Ditanya soal denda yang kerap dijatuhkan PLN kepada PT IPB jika suplai listrik di luar jadwal pemeliharaan rutin yang ditentukan mengalami penurunan, ditanya seperti itu, Mufid mengakui jika pemberian denda tersebut sesuai dengan isi kontrak yang terbaru, dimana denda hanya akan dijatuhkan kepada PT IPB apabila suplai listrik mereka berada di bawah 7,5 MW (megawatts).

“Kewajiban kontrak yang baru sekarang, ketika suplai listrik berada di bawah 7,5 MW baru PT IPB dikenakan denda. Selama ini kan suplai listrik mereka masih di atas 10 MW, jadi tidak terkena denda. Kalau kontrak yang sebelumnya tidak usah dibahas, kita bahas yang sekarang saja,” tutupnya.(msz)