Parah!!! Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur DPU Kaltim Wilayah III Diduga 3 Tahun Tak Ngantor

 

TANJUNG REDEB - Ramang, Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim Wilayah III, disinyalir tak pernah masuk kantor selama 3 tahun belakangan ini.

Bahkan, tindakan Ramang tak masuk kerja ini juga diikuti oleh 2 pejabat UPTD lainnya, yakni Kepala Seksi (Kasi) Jalan dan Jembatan M. Ramdlani dan Kasi Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya, Akhmad Romzie.

"Sungguh tak bisa diterima akal sehat, Pejabat Struktural UPTD seperti Kepala UPTD dan 2 orang Kasi tidak pernah ngantor. Tahun 2019 ini masuk tahun ketiga mereka tidak masuk kantor, tapi sampai hari ini tidak ada tindakan apapun dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim. Ini fakta, coba saja ke UPTD, dijamin mereka tidak ada," ungkap seorang staf UPTD yang meminta namanya dirahasiakan kepada beraunews.com, Sabtu (26/01/2019).

“Pemprov Kaltim harus segera mengevaluasi ini dan kalau perlu diganti orangnya. Memang ada Kepala UPTD dan Kasi, boleh tak masuk kantor. Emangnya mereka tak digaji? Mereka ini hanya mau jabatan tapi tidak pernah mau tinggal di Berau. Istilahnya, mau enaknya saja, tapi tidak mau tanggung jawabnya. Pak Gubernur Isran Noor dan Pak Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi harus mengetahui hal ini. Biar beliau-beliau bisa membersihkan para pejabat seperti ini. Sebab, hal ini sangat mencoreng wajah Pemprov Kaltim di tengah masyarakat,” tambahnya.

Akibat perbuatan tak terpuji kepala UPTD dan 2 Kasi ini, lanjut narasumber, program dan kegiatan terkait pembangunan, tak berjalan. Bahkan, anggaran banyak dialihkan ke Kabupaten Kutai Timur.

Makanya jangan heran, lanjut narasumber, jika semua bendungan yang ada di Berau yang menjadi wewenang DPU Kaltim, seperti bendungan di Merancang, Labanan, Sukan, Biatan, Semurut dan Buyung-Buyung, dalam 2 tahun terakhir ini sudah tak ada lagi pemeliharaan saluran irigasi. Begitu pula dengan jalan menuju Talisayan dan Biduk-Biduk, kondisinya rusak parah bonyok seperti bubur, tapi belum ada penanganan. Akibatnya, alat-alat yang ada di workshop Jalan Kedaung, seperti 3 unit Excavator, 3 unit Bomag, 1 unit Greder, 3 unit truk dan 1 unit loader, seluruhnya menganggur dan hanya menjadi pajangan semata.

"Kalau didiamkan, yang dirugikan itu sebenarnya masyarakat Berau. Sebab, anggaran akan dibawa ke Kutai Timur semua, padahal semestinya anggaran itu untuk Berau. Ketiadaan Kepala UPTD dan 2 Kasi inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan kenapa jalan-jalan di Berau tak pernah bagus, dan waduk-waduk tidak lagi ada pemeliharaan. Kami sudah muak dengan keadaan ini," ujarnya.

“Jadi jangan heran kalau diundang rapat oleh Pemkab Berau mereka memang tidak pernah hadir, karena mereka memang tidak pernah ada di Berau. Mereka hanya akan ke Berau kalau ada tamu penting saja. Sebenarnya Pemkab Berau juga kurang jeli melihat permasalahan ini, coba Pemkab kalau rapat dengan Gubernur, masalah ini disampaikan, biar Pemprov tahu. Anggota dewan kita yang ada di Provinsi pun sama tidak pekanya dengan persoalan ini,” tambahnya lagi.

Ditambahkannya, UPTD mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Artinya, keberadaan UPTD itu vital bagi daerah.

"Ibaratnya UPTD merupakan penyambung lidah dan perwakilan Pemprov di daerah dalam menjalankan progaram dan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan pekerjaan yang bisa disepelekan," tutupnya sembari mengatakan, para staf UPTD berencana membuat mosi tidak percaya terhadap Kepala UPTD dan ramai-ramai ke Samarinda menyampaikan persoalan ini.(NRD/bnc)