PT BC : Kewajiban Royalti PT IPB 13,5 Persen Dari Harga Jual Batubara

TANJUNG REDEB – Komentar Direktur Utama PT Indo Pusaka Berau (IPB), Najamuddin soal kesepakatan kerja sama antara PT IPB dengan PT Berau Coal (BC), hingga akhirnya mucul tagihan dari PT BC kepada PT IPB selaku pengelola PLTU Lati sebesar USD20.508.500 atau setara Rp256 Miliar (kurs USD1 sebesar Rp12.500), ditanggapi pihak PT BC.

Public Relations Manager (act) PT BC, Arif Hadianto membenarkan jika selama ini pihaknya telah menyuplai batubara ke PLTU sebanyak 100.000 Metric Ton per tahun. Suplai tersebut sebagai bentuk dukungan PT BC terhadap pembangunan PLTU di tahun 2003 yang saat itu menjadi PLTU mulut tambang satunya-satunya di  Indonesia. Namun dari suplai tersebut, diakui Arif, jika PT IPB dikenakan biaya angkut kepada kontraktor tambang serta pembayaran royalti kepada pemerintah melalui PT BC.

“Pembangunan PLTU merupakan ide dan bentuk komitmen bersama antara Pemkab Berau dan PT BC, untuk ketersediaan energi listrik di Kabupaten Berau yang saat itu sangat kekuangan listrik. Model ini merupakan yang pertama kali ada di Indonesia. Dari suplai tersebut, yang dibayar PLTU adalah biaya angkut ke kontraktor dan royalti batubara ke pemerintah,” jelasnya saat dihubungi beraunews.com, Kamis (14/7/2016).

Terkait sejak ada ketetapan Kemen ESDM di tahun 2007, royalti yang harus dibayar PT IPB berlaku surut sejak tahun 2003, Arif  mengatakan jika keputusan tersebut telah sesuai dengan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) yang dikeluarkan Juni 2015 lalu. Namun, Arif tetap memastikan jika komitmen awal terkait suplai batubara dari PT BC kepada PLTU tak akan dirubah.

“Harga direview Kemen ESDM yang mengacu pada surat Ditjen Minerba Nomor 1499/30/DBB/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Penetapan Harga Batubara. Meski demikian, prinsip komitmen suplai batubara dari PT BC sama sekali tidak berubah. Jadi, surat tagihan nett off (harga bersih) penyesuaian harga batubara yang dikirimkan PT BC ke IPB mengacu pada surat Ditjen tersebut,” tuturnya.

Dikatakannya, pihaknya menginginkan adanya kesepahaman antara PT IPB, PT BC dan Pemkab untuk memberikan penjelasan kepada Kemen ESDM terkait kerja sama yang terbentuk selama ini, sehingga tak akan menjadi temuan di masa mendatang.

“Saat ini, yang perlu dilakukan itu adanya kajian teknis bersama antara Pemkab, PT IPB dan PT BC untuk memberikan penjelasan kepada Kemen ESDM mengenai bentuk kerjasama ketersediaan listrik dan harga batubara yang tidak mengikuti harga pasaran yang ada,” harapnya.

Ditanya berapa sebenarnya nominal royalti dan ongkos angkut yang dibebankan kepada PT IPB hingga tagihan PT BC mencapai Rp256 Miliar dan apakah tagihan itu sudah dikurangi pemakaian listrik PT BC yang mencapai 30 juta per hari, namun PT IPB tak pernah menagihkannya, ditanya seperti itu Arif hanya mengatakan, besaran royalti itu perhitungannya sebesar 13,5 persen dari harga jual batubara.

“Kalau untuk pembayaran listrik itu dilakukan sent off (pemotongan) dengan pembayaran royalti, jadi royalti yang dibayarkan IPB melalui kita langsung dipotong disitu,” ujarnya.

Saat ditanya terkait kebenaran soal PT IPB telah berulang kali meminta pertemuan untuk mengetahui nominal royalti, namun PT BC meminta penundaan dengan alasan menunggu keputusan Menteri ESDM terbaru, Arif sudah tak menjawab lagi.(msz)