Imbas UU Pemda Pada Struktur Pemerintahan Daerah

TANJUNG REDEB – Terbitnya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), memberikan banyak imbas kepada struktur pemerintahan di daerah. Salah satunya, pemindahan kewenangan beberapa perangkat daerah menjadi perangkat provinsi hingga pusat, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Dampak dari diimplementasikannya UU Pemda ini tentunya akan banyak sekali. Seperti Dinas Kehutanan dialihkan kepada Provinsi, seperti halnya Dinas Pertambangan. Namun kemungkinan jika masih ada hanya sub bagiannya saja, dan disatukan dengan Dinas-Dinas yang serumpun. Personilnya diserahkan ke provinsi termasuk dengan asetnya juga. Semua sedang berjalan,” ungkap Kepala Bidang Organisasi Tata Laksana Setda Berau, David Pamuji.

Selain itu, dalam amanat UU Pemda, Kesbangpol yang semula perangkat daerah akan dilimpahkan menjadi perangkat pusat vertikal. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal tersebut tidak kunjung terbit.

“Dalam UU Pemda, Kesbangpol juga akan dijadikan sebagai perangkat pusat vertikal. Namun PPnya saat ini malah tidak jadi terbit lagi. Jadi sampai PPnya terbit dan ada surat resmi dari pusat, baru Kesbangpol bisa dialihkan ke pusat sebagai perangkat pusat. Jika nanti sudah dialihkan semua akan ditangani oleh pusat, gaji personilnya pun nantinya sudah bukan lagi dari daerah, melainkan dari pusat,” paparnya.

Target penyelesaian pengalihan tersebut, dikatakannya, bulan Oktober mendatang.

“Paling lambat Oktober ini proses pengalihan dan penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen) harus sudah selesai,” tandasnya.(mta)