Soal Bangunan Di Pulau Wisata, Disbudpar Dukung Kebijakan Bupati

TANJUNG REDEB – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terkait perizinan usaha resort, home stay dan sejumlah penginapan yang ada di wilayah pesisir, seperti Pulau Derawan dan Pulau Maratua, harus mengikuti peraturan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Poin utama dalam rapat ini terkait polemik bangunan yang tidak memiliki izin oleh pemodal yang berinvestasi. Kami tentunya sangat mendukung untuk meningkatkan pelayanan wisata bahari di wilayah Kepulauan Derawan, tapi mereka juga harus mengikuti peraturan yang ada,” ujar Kadisbudpar, Rohaini saat diwawancarai beraunews.com usai mengikuti rapat bersama Bupati dan Wakilnya, Rabu (13/7/2016).

Rohaini juga sangat menyangkan jika selama ini masih banyak resort, home stay dan sejumlah penginapan yang belum mengatongi perizinan.

“Selama ini memang telah menjadi polemik. Oleh karena itu, kita melakukan rapat bersama Bupati dan Wakilnya. Dalam rapat ini kita tidak mencari siapa yang harus bertanggung jawab, namun kita ingin mencarikan solusinya,” katanya.

Dikatakannya, di Pulau Derawan sebagian besar bangunan yang berdiri memang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak bisa dijadikan tempat usaha. Selain itu, pembangunannya juga telah melewati batas sempadan pantai (bangunan di atas pantai-red) yang menghilangkan fungsi pantai sebagai akses publik yang tidak sesuai dengan konsep ekowisata. Itu juga sebabnya, Derawan belum memenuhi kriteria sebagai destinasi wisata unggulan.

“Selama ini banyak yang belum memenuhi standar, sehingga perlu dirubah. Itu agar Kepulauan Derawan dapat memenuhi target sebagai destinasi wisata bahari Kunggulan dan semakin diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu diperlukan peran serta masyarakat lokal. Jika tidak, ya tidak akan ada perubahan, selamanya akan seperti ini saja,” pungkasnya.(ea)