Pemkab Berencana Ambil Alih Resort PT KN

TANJUNG REDEB – Keinginan mengelola resort PT Kertas Nusantara (KN) di Pulau Derawan, kembali diutarakan Bupati Berau, Muharram, ketika memimpin rapat terkait pariwisata, di ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati, Rabu (13/7/2016).

Keinginan mengelola resort di sisi Timur Pulau Derawan itu, sudah pernah diutarakan Pemkab Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

“Kami sudah pernah meminta untuk mengelola (resort) dan berkali-kali menyurati manajemen Kiani,” ujar Kepala Disbudpar Berau, Rohaini dalam rapat tersebut.

Dikatakan Rohaini, rapat membahas pengalihan aset resort dari PT KN kepada Pemkab pun telah beberapa kali dilakukan. Dari hasil rapat diketahui lahan resort tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur melalui Disbudpar Kaltim, yang dibeli dari masyarakat.

“Tanahnya itu milik provinsi dan resortnya Kiani yang membangun karena waktu itu ada kunjungan (Presiden RI Ke-2, Soeharto-red) yang mau meresmikan Kiani dan pembangunan itu tidak terencana,” jelasnya.

Pihaknya pun, dikatakan Rohaini, telah mengecek kebenaran hal itu. Namun, hingga saat ini Pemprov Kaltim belum mendapatkan bukti legalitas pembelian lahan tersebut.

“Waktu itu, kami menjajaki ke provinsi namun belum mendapatkan legalitas pembelian itu. Jadi anggaran pembelian itu ada di provinsi, sampai hari ini pun kami belum mendapatkan data anggaran pembelian itu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati mempertanyakan bukti kepemilikan tanah Pemprov Kaltim tersebut.

“Bangunan itu milik Kiani dan tanah milik provinsi, sekarang kabupaten mau mengambil alih. Tentu ketika kabupaten mau mengambil alih, harus ada koordinasi kita dengan provinsi dulu, ada surat untuk memohon supaya itu diserahkan ke kabupaten. Artinya, karena ini menyangkut masalah aset, kita menyurat ke Gubernur untuk bisa menyerahkan aset itu ke kita. Pertanyaannya adalah benarkah provinsi itu membeli,” tanyanya.

Oleh karena itu, Bupati menegaskan, apabila pihak Pemprov Kaltim tak bisa membuktikan surat kepemilikan lahan tersebut, maka Pemkab Berau akan langsung mengambil alih.

“Kalau juga tidak ada, saya kira langsung saja kita ambil alih. Kita bisa koordinasi dengan Asisten I Pemprov Kaltim. Artinya, kita ingin mengambil alih kan harus jelas, siapa yang punya, tanah ini milik siapa. Kiani memang benar, sudah tidak memiliki ini,” pungkasnya.(sai)