Tak Punya Surat Pindah, Disdukcapil Berau Tak Akan Layani Pembuatan E-KTP

 

TANJUNG REDEB – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau memastikan, agar setiap Warga Negara Indonesia (WNI) pindahan antar kabupaten/kota hingga provinsi, untuk melengkapi dirinya dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Pasalnya, tanpa SKPWNI, Disdukcapil tak akan bisa memproses seluruh administrasi kependudukan warga bersangkutan, termasuk E-KTP. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Berau, Masgul kepada beraunews.com, baru-baru ini.

Dikatakannya, bagi penduduk yang berdomisili di Berau, tetapi KTP-nya masih tercatat di luar daerah, maka tak ada pilihan lain baginya selain wajib mengurus SKPWNI dari daerah asalnya.

“Jadi, kalau mereka mau menjadi penduduk di Berau, mereka wajib mengurus surat pindah, tidak ada pilihan lain. Kita juga sudah sering melakukan perekaman dan sosialisasi ke lapangan, kita juga sudah sampaikan terkait SKPWNI ini,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana yang disampaikannya sebelumnya? Ditanya seperti itu, Masgul menjawab, SPTJM itu merupakan wujud kebijakan yang diberikan pihaknya guna mempermudah pelayanan bagi penduduk yang terlanjur berdomisili di Berau, namun tak sempat mengurus SKPWNI dari daerah asal. Kebijakan itupun diberikan melalui sistem online.

Baca Juga : Mudahnya Buat E-KTP, Tak Punya Surat Pindah Juga Dilayani, Asal?

Hanya saja, lanjut Masgul, berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya, kebijakan ini kemudian disalahartikan oleh banyak penduduk. Selain itu, kebijakan inipun masih sulit diterapkan, lantaran masih banyak kabupaten/kota yang tak mau memberikan SKPWNI melalui sistem online.

“Kita tadinya membantu memproseskan SPTJM online. Tapi ternyata prosesnya memerlukan waktu yang lama, dan kami banyak dibilang lambat. Padahal kita ini sudah mencoba membantu. Intinya, sekali lagi, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain mengurus SKPWNI dari daerah asa,” jelasnya.

“Kalau kita memberikan kebijakan, misalnya memberi surat keterangan, memberikan dispensasi, dan lainnya, tidak bisa, itu kebijakan yang salah. Dan kita tidak bisa memberikan kebijakan itu,” tambahnya.

Bahkan, terkait SKPWNI ini, dikatakan Masgul, pihaknya sudah berkonsultasi ke Surabaya. Konsultasi dilakukan menyusul adanya permohonan dari salah satu perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Kelay perihal 400 orang karyawannya yang belum memiliki E-KTP keluaran Berau.

“Perusahaan itu punya data, bahwa 400 orang karyawannya masih terdaftar di wilayah masing-masing di luar Berau. Terhadap mereka, kami tidak bisa memproseskan karena tak memiliki SKPWNI. Jadi kami memberlakukan seperti di Surabaya, dimana kita cukup mendata dan mencatat keberadaan mereka, bahwa mereka berada di sini. Kita tidak memiliki kewenangan membuatkan apapun terhadap mereka,” tandasnya.(NR Dewi/bnc)