Direktur PDAM Tirta Segah Dituntut Mundur, Bentuk Kriminalisasi Nyata

 

TANJUNG REDEB – Aksi unjuk rasa karyawan PDAM Tirta Segah lantaran tak puas dengan kepemimpinan Adief Mulyadi, di Kantor Bupati, Rabu (02/05/2018) kemarin, justru bertolak belakang dengan pendapat kalangan eksternal PDAM.

Mayoritas kalangan eksternal justru memberikan dukungan atas kepemimpinan Direktur PDAM Tirta Segah, Adief Mulyadi yang dinilai, membawa perubahan PDAM ke arah yang jauh lebih baik. Misalnya saja, akun Facebook Andi Sawega. Dalam postingannya, ia tak sungkan mengatakan, jika Adief merupakan salah satu yang tersukses dan terbaik dalam mengelola perusda yang dimiliki Kabupaten Berau.

“Ada apa dengan perusda PDAM Tirta Segah ini? Segenap capaian telah ditorehkan oleh seorang mantan direktur perusahaan sejenis asal Kota Bontang tersebut. Tanpa ada peningkatan kapasitas mesin pompa produksi dan pengelolaan, pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru dapat terealisasi diawal kepemimpinannya. Berbeda dengan perusda lainnya, yang menjadi momok menakutkan bagi pemimpin di Kabupaten Berau yang juga pada saat itu masih seumur jagung,” tulis mantan jurnalis dan mantan Ketua Federasi Buruh Indonesia (FBI) Berau itu.

“Hakikat perusda itu sendiri bagi saya adalah perusahaan non-profit (nirlaba) yang lebih mementingkan pelayanan publik ketimbang keuntungan perusahaan semata. Kepuasaan masyarakat akan pelayanan publik tidak bisa dikonversi dalam bentuk untung-rugi,” tambahnya.

Begitu pula dengan pendapat akun facebook Rembulan Bertabur Bintang. Baginya, Adief merupakan sosok Direktur yang doyan kerja dan menebarkan kesegaran PDAM ke masyarakat. Selain itu, ia menilai, aksi unjuk rasa yang dilakukan karyawan PDAM justru antitesis (bertolak belakang) dengan yang dirasakan masyarakat maupun prestasi yang diraih PDAM di masa kepemimpinan Adief.

“Sebagai konsumen PDAM, kita sering dikagetkan, bagaimana seorang Direktur PDAM turun langsung ke lapangan ikut memeriksa dan memperbaiki pipa-pipa yang bermasalah, jarang-jarang ada pemimpin yang begini. Lalu kira-kira, apa yang salah dengan aura demo yang dimunculkan karyawan PDAM? Konsumen tentu bertanya-tanya, ketika PDAM terlihat makin bergairah dengan tampilan dan pelayanannya, kok karyawannya berbuat sebaliknya?,” tanyanya.

Melalui berbagai kejanggalan ini, ia lalu menyarankan agar dilakukan audit kinerja terhadap Direktur dan karyawan PDAM Tirta Segah. Baginya, aksi unjuk rasa karyawan PDAM, merupakan pintu awal bagi Pemkab Berau untuk melakukan aksi bersih-bersih di tubuh PDAM.

“Bagus ini, peluang audit untuk PDAM. Dicek apakah ada oknum PDAM yang memperkaya diri sendiri, misalnya, jika ada komponen di PDAM tidak punya usaha luaran, tapi punya rumah mewah dan koleksi mobil. Karyawan PDAM yang direkrut 5 tahun terakhir, apakah rekrutmennya terbuka, dan diterima berdasarkan jenjang kualifikasi pendidikan dan kompetensi,” jelasnya.

“Dari sini (audit-red) akan mudah diketahui, kenapa di saat untuk pertama kalinya PDAM Berau dapat penghargaan terbaik 1 secara nasional, justru konsumen dikagetkan dengan peristiwa demo karyawan? Apakah penghargaan nasional kemarin hanya kinerja seorang Direktur PDAM? Ironis ya,” tambahnya.

Sementara, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau, Saidin Saputra menilai, apa yang terjadi di PDAM Tirta Segah saat ini merupakan sesuatu yang tidak logis. Pasalnya, sejak PDAM dipimpin Adief Mulyadi, banyak sekali perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat, seperti mampu menekan kerugian, pelayanan yang jauh lebih baik, terpasangnya sambungan baru bagi masyarakat yang telah menunggu 8 tahun lamanya, hingga prestasi terbaik nasional.

“Kami juga sering turun ke masyarakat berdiskusi tentang pelayanan PDAM, rata-rata pelanggan tidak pernah menceritakan atau mengeluh tentang pelayanan PDAM. Artinya, penilaian kami, pelanggan sudah merasakan kepuasan terhadap kinerja PDAM saat ini. Cuma tiba-tiba kok ada dari internal PDAM yang mencoba merubah paradigma pelanggan dari sudah puas menjadi tidak sesuai. Tentu hal ini membuat kami bertanya-tanya. Untuk itu, kami akan menghadap Bupati dan Wakil Bupati Berau,” ucapnya kepada beraunews.com diamini pengurus HMI Cabang Berau lainnya.

Wakil Sekretaris Pimpinan Majelis Daerah (PMD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Berau, Nasrul menilai, langkah menuntut mundurnya direktur, yang dilakukan sebagian karyawan PDAM Tirta Segah, sah-sah saja. Hanya saja, jika tuntutan tersebut diakomodir Bupati. Jelas hal itu bertentangan dengan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2013 tentang PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau.

“Ini betul-betul kriminalisasi terhadap Direktur PDAM. Sebab, sama sekali tidak ada kesalahan yang dilakukan Adief Mulyadi, khususnya terhadap 6 hal yang dapat memberhentikannya sebagaimana amanah Perda Nomor 1/2013, yakni atas permintaan sendiri, reorganisasi, melakukan tindakan yang merugikan PDAM, melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara, mencapai batas usia 60 tahun, dan tidak dapat melaksanakan tugasnya,” tegasnya.

“Ketika Bupati memberhentikan Adief Mulyadi sebagai Direktur PDAM atas dasar argumentasi dan keinginan karyawan PDAM, maka kita bisa PTUN-kan SK Bupati tentang Pengangkatan Direktur PDAM, dan kami yakini Bupati akan dipersalahkan,” tambahnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di PDAM saat ini merupakan wujud ketidaksukaan segelintir oknum karyawan PDAM terhadap pribadi dan kemajuan Adief Mulyadi.

“Kalau analisa kami, SDM oknum karyawan PDAM yang tidak upgrade dengan kemajuan dan pemikirannya Adief. Masih banyak karyawan yang masih terlena dengan budaya kerja yang lama, yang santai-santai. Jadi, ketika Adief punya terobosan yang luar biasa, mereka tidak bisa mengikuti,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebagian karyawan PDAM melakukan unjuk rasa mendesak Bupati Berau, Muharram, mencopot Adief Mulyadi sebagai Direktur PDAM Tirta Segah. Desakan tersebut muncul atas ketidakpuasan mereka dengan kepemimpinan Adief Mulyadi yang dinilai otoriter.(bnc)