Waduh!!! Pingin Untung, PT IPB Malah Buntung

TANJUNG REDEB – Munculnya tagihan dari PT Berau Coal (BC) kepada PT Indo Pusaka Berau (IPB) sebesar USD20.508.500 atau setara Rp256 Miliar (kurs USD1 sebesar Rp12.500), menimbulkan opini dikalangan masyarakat. Masyarakat mempertanyakan mengapa batu bara yang semestinya bentuk Corporate Social Responbility (CSR) PT BC, belakangan justru menjadi tagihan yang jumlahnya sangat fantastis.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT IPB, Najamuddin yang ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (13/7/2016) mengatakan, memang banyak hal yang meski diketahui masyarakat, termasuk soal kesepakatan kerja sama antara PT IPB dengan PT BC, sampai akhirnya mucul tagihan tersebut.

“Sebelum tahun 2003 kita mengalami krisis listrik, sehingga mendesak harus di bangun PLTU, tapi  saat itu kita tidak bisa membangun PLTU meski kita punya batu bara melimpah. PT BC saat itu menawarkan kerja sama dengan menawarkan batu bara milknya yang tak terpakai untuk PLTU, dengan catatan royalti dan biaya angkut ditanggung PLTU. Atas kesepakatan itu, PLTU kemudian dibangun tahun 2003 dengan menggunakan mesin yang sesuai dengan kualitas batu bara yang diberikan PT BC. Jadi, saat itu pengertian CSR adalah dengan diberikanya batu bara ke PLTU, PT BC sudah memberikan CSR kepada masyarakat melalui pemberian penerangan di PLTU,” bebernya.

Ditambahkannya, dari tahun 2003 hingga tahun 2007, proses pembayaran royalti PT IPB kepada PT BC  berjalan dengan baik sesuai dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (saat itu masih bernama Menteri Pertambangan dan Energi). Namun pada tahun 2007, Badan Pengawasa Keuangan (BPK) mengaudit hasil tambang PT BC. Sebab, dalam laporannya PT BC mengakui jumlah pemakaian batu bara yang diberikan kepada PLTU sebagai bentuk CSR.

“Usai menerima laporan PT BC, saat itu pula tim BPK meninjau batu bara yang menjadi CSR PT BC kepada PLTU, ternyata tim saat itu mengatakan jika kualitas batu bara tersebut sangat tinggi dan sepantasnya dijual, bukan diberikan secara gratis. Tapi karena itu sudah kesepakatan, maka yang naik adalah royalti sebagaimana keputusan Menteri ESDM. Namun, memang agak janggal sebab besarnya royalti yang harus dibayar PT IPB berlaku surut hingga tahun 2003. Mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2007 itulah yang menjadi utang kita yang kalau di total sampai Rp256 miliar itu,” ungkapnya.

Terkait nominal royalti yang harus dibayarkan PT IPB sehingga total tagihan mencapai Rp256 miliar, Najamuddin mengatakan, pihaknya pun hingga kini belum mengetahuinya. Pasalnya, hingga saat ini pihak PT BC tak kunjung memberikannya kepada PT IPB. 

“Sekarang kita tak bisa hitung-hitungan. Sebab, setiap kita mau hitung-hitungan pihak PT BC minta ditunda dengan alasan menunggu keputusan Menteri ESDM yang baru terkait berapa royalti sekarang. Akibatnya, sampai sekarang tidak ada nominal yang jelas berapa besarnya royalti yang harus kita bayar ke PT BC. Selain itu, jika Keputusan Menteri ESDM itu keluar, pasti berlaku surut lagi dan utang kita tak akan ada habis-habisnya,” ungkapnya lagi.

Dikatakannya, saat ini sendiri suplai listrik dari PLTU ke PT BC terus bejalan dengan kapasitas mencapai 2.000 Kwh dengan total biaya yang harus dikeluarkan PT BC sekitar Rp30 juta per hari. Namun, pembayaran tersebut tak pernah ditagihkan PT IPB ke PT BC.      

"Untuk menutupi utang yang tak itu, kita tetap jualan listrik ke PT BC tapi kita tidak tagih uangnya, hitung-hitung sebagai setoran kita setiap bulan. Dengan demikian, saat finalisasi nanti baru dihitung berapa jumlah tagihan kita di PT BC dikurangi utang kita, sehingga ketahuan berapa sisa utang sesungguhnya yang harus kita bayar. Kalau kita harus bayar langusng Rp256 miliar itu, kita tak bakal sanggup. Sebab, aset kita saja tak sampai segitu kalau dijual,” katanya.

Dengan demikian, apakah saat ini kondisi PT IPB dapat dikatakan merugi (defisit), ditanya itu, Najamuddin mau tak mau harus mengakuinya.

"Ya kalau melihat utang kita, kita memang defisit," tutupnya.(msz)