Mutasi Tetap Bisa Dilakukan

TANJUNG REDEB – Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai petunjuk pelaksana Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga saat ini memang belum rampung dikerjakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski demikian, hal itu tetap tak menghalangi mutasi pejabat daerah.

Kepala Bidang Organisasi Tata Laksana Setda Berau, David Pamuji membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan mutasi maupun pengisian kekosongan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bisa dilakukan dengan berpedoman pada PP dan Permen yang lama. Namun, mutasi dilakukan dengan tidak menggangu berjalannya pelayanan ke masyarakat, bersifat mendesak dan penting.

“Bisa dilakukan pengisian kekosongan jabatan atau mutasi jika sifatnya mendesak. Contohnya seperti di Rumah Sakit Pratama, yang ada di Kecamatan Talisayan. Jika nantinya pengisian jabatan disana harus segera dilakukan, maka bisa kita lakukan dengan PP yang lama. Atau seperti yang kemarin di Kecamatan Kelay, Camatnya meninggal dunia, maka harus ada pengisian kekosongan jabatan tersebut, itu bisa kita lakukan karena sifatnya mendesak dan penting. Itu tidak bertentangan dengan UU Nomor 23/2014. Namun jika nantinya ada perubahan, misalkan ada perubahan eselon maka wajib untuk dilantik ulang,” jelasnya kepada beraunews.com, Rabu (13/7/2016).

Sementara itu, kata David, untuk pembentukan kelembagaan yang baru, saat ini Kemendagri telah menerbitkan PP Nomor 18/2016 tentang OPD yang merupakan pengganti PP Nomor 41/2007. PP Nomor 18/2016 merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23/2014.

“Untuk kelembagaan baru secara keseluruhan, akan ada pembentukan dan penataan lembaga baru berdasarkan PP Nomor 18/2016 tersebut. Dan untuk kelembagaan yang baru akan menunggu perda kelembagaan dari Kabupaten Berau yang berkiblat dari PP tersebut. Untuk pengisian secara keseluruhan harus menunggu selesai Perda kelembagaan,” tuturnya.

Terkait target penyelesaian perda kelembagaan tersebut, David mengatakan, antara bulan Agustus dan September mendatang. Sehingga draf perda dan naskah akademik bisa segera diajukan kepada DPRD Berau.

“Kalau kami mengusahakan awal Agustus draf perda dan naskah akademik sudah bisa diajukan kepada DPRD. Semoga proses di DPRD juga tidak lama, jadi bulan September sudah terbit perdanya. Paling lambat bulan Desember pengisian dengan struktur yang baru. Artinya kalau proses di DPRD bisa cepat, maka bisa cepat juga terbit perdanya. Meskipun nanti akan difasilitasi lagi oleh Provinsi, dan nanti apakah dari Provinsi menyetujui atau tidak, atau ada perbaikan dan sebagainya,” tandasnya.(mta)