Bupati : Hentikan Pembangunan Resort di Pesisir

TANJUNG REDEB – Maraknya investor yang mendirikan resort di wilayah pesisir seperti di Pulau Derawan dan Pulau Maratua, dinilai Bupati Berau, Muharram perlu direvisi kembali. Pasalnya, para pengusaha tersebut menjalankan usahanya tanpa mengantongi perizinan. Hal itu disampaikan Bupati saat memimpin rapat di ruang Kakaban, Kantor Bupati.

Dikatakan Bupati, bagi pihak manapun yang berencana membangun dan atau sedang melakukan aktivitas pembangunan resort, diminta menghentikan secara total sebelum surat izinnya keluar.

“Saya sudah tegaskan kepada sejumlah SKPD terkait serta kepada kepala wilayah yang ada di daerah pesisir mulai Camat maupun Kepala Kampung untuk menghentikan siapa saja yang melakukan aktivitas pembangunan disana (wilayah Pesisir-red). Semuanya dihentikan secara total jika belum mempunyai izin lokasi dan sebagainya. Jangan membagun resort jika perizinannya masih dalam proses,” tegas Bupati kepada beraunews.com usai memimpin rapat, Rabu (13/7/2016).

Terkait usaha resort yang telah ada sejak lama tapi belum memiliki izin, Bupati meminta agar para pemilik usaha resort yang selama ini telah menjalankan usahanya disana untuk mengurus segala dokumen perizinan mereka jika ingin terus beroperasi.

“Bangunan yang telah terlanjur berdiri dan telah beroperasi selama ini itu, kami berikan kebijakan. Saya usulkan untuk mengajukan proses perizinan lokasi lingkungan dan IMB. Begitu mereka mengajukan persyaratan perizinan ke Bupati, maka Bupati akan langsung membuatkan surat tanda terima proses izin mereka, sehingga dianggap memiliki legalitas untuk tetap beroprasi,” tutur orang nomor 1 di Kabupaten Berau itu.

Ditambahkan Bupati, bagi yang sedang melakukan proses perizinan, bukan berarti segala bentuk usaha mereka dihentikan. Mereka tetap bisa beroperasi seperti biasanya sambil menunggu izinya diterbitkan, tapi dengan catatan, jika sudah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh izin lokasi, maka itu dianggap layak melanjutkan usahanya.

“Mereka bisa beroperasi sambil menunggu izinnya keluar, dengan catatan mereka harus mengajukan surat permohonan memperoleh izin lokasi. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka baru bisa dianggap layak untuk melanjutkan usahnya,” ucap Bupati lagi.

Kebijakan ini dilakukan agar ada keseriusan dari para pengusaha atau investor asing maupun lokal yang selama ini belum memiliki izin untuk segera mengurus segala perizinannya. Jika harus menunggu surat izinya terbit, tentu memakan proses yang lama sehingga secara mekanisme mereka juga akan mengalami kerugian.

“Saya ingin ada keseriusan dari para pengusaha yang selama ini tidak memiliki izin untuk bersungguh-sungguh mengurus izin. Sebab jika menunggu izinya terbit, itu hanya akan memakan waktu yang lama sehingga dampaknya mereka juga akan mengalami kerugian. Disamping itu, saya juga tidak mau mereka berlarut-larut tidak memiliki izin, maka dari itu kami berikan jalan tengah. Selama proses perizinan berlangsung, kami harapkan mereka tetap bisa beroprasi,” pungkasnya.(ea)