Hampir 2 Tahun UU Pemda, Hanya Ada 1 PP Terbit

TANJUNG REDEB – Hampir memasuki 2 tahun, Peraturan Pemerintah (PP) aturan pelaksana penerapan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), baru satu yang dirampungkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akibatnya, banyak amanah UU Nomor 23/2014 itu yang terhambat pelaksanaannya, termasuk mutasi terhadap pejabat daerah.

“Sampai sekarang baru ada satu PP saja yang diterbitkan. Sementara, waktu penyelesaian PP terkait UU Nomor 23/2014 itu maksimal 2 tahun, dan Desember nanti sudah genap 2 tahun. Dan itu sudah menjadi waktu yang ditentukan dalam menyelesaikan sekitar 20 lebih PP untuk petunjuk pelaksanaan UU tersebut,” jelas Kepala Bidang Organisasi Tata Laksana Setda Berau, David Pamuji ketika dikonfirmasi beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (13/7/2016).

Dikatakannya, saat ini PP yang telah terbit itu, yakni PP Nomor 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyebutkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya menunggu PP lain segera diterbitkan, agar pelaksanaan UU Nomor 23/2014 juga bisa terlaksana dengan baik.

“Seharusnya sudah ada beberapa PP yang diterbitkan sebagai bekal kita untuk melaksanakan amanah UU tersebut. Kita mau melaksanakan tetapi tidak ada panduannya, bagaimana bisa? Kalau ditanya yang mana dari UU tersebut yang bisa kita tindaklanjuti, misalnya seperti aturan pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi. Termasuk juga UU Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum ada terbit,” ujarnya.

Ia menambahkan, memang kewenangan terkait PP sebagai petunjuk teknis melaksanakan UU tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, pihaknya hanya bisa menjalankan apa yang telah diterbitkan Kemendagri.

“Apabila sampai batas waktu yang ditentukan, yakni bulan Desember mendatang PP yang lainnya belum juga terbit, maka kita hanya bisa menunggu kebijakan dan instruksi dari Pusat. Karena itu kewenangan mereka, bukan daerah. Dan untuk itu kita hanya melaksanakan apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Tapi kita tetap berharap semoga PP lain bisa segera dirampungkan sebelum batas waktu yang ditentukan,” tandasnya.(mta)