Raih WTP, Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

TANJUNG REDEB – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Berau terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, ternyata belum bisa dikatakan bebas dari dugaan korupsi. Hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Berau, Suriansyah yang ditemui beraunews.com di ruang kerjanya.

Dikatakan Suriansyah, setidaknya ada 50 rekomendasi BPK atas 16 temuan pada LHP Keuangan Pemkab Berau tahun anggaran 2015, yang harus ditindaklanjuti Pemkab selama enam puluh hari kedepan, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2016 lalu.

“Hasil evaluasi yang disampaikan ke saya, yakni ada 16 temuan dengan rekomendasinya 50 dari BPK. Kalau tahun sebelum, temuannya ada 19 dengan 36 rekomendasi,” ungkapnya.

Dari 16 temuan tersebut, proyek Jembatan Pulau Besing, Kecamatan Gunung Tabur masuk dalam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemkab Berau melalui SKPD terkait. Bahkan, pihaknya pun telah menyurati SKPD yang bersangkutan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut.

“16 temuan itu termasuk Jembatan Pulau Besing. Itu ada prosedur, kemarin diterima (surat rekomendasi) tanggal 27 Mei dan tanggal 3 Juni, kita sudah menyurati ke SKPD yang bersangkutan,” ujarnya.

Usai penyampaian rekomendasi itu, Suriansyah menilai, SKPD yang bersangkutan beritikad baik untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Wujudnya, dari 50 rekomendasi, 6 rekomendasi telah selesai dan 44 rekomendasi lainnya masih dalam proses tindaklanjut.

“Masih ada waktu sampai 60 hari. Jadi evaluasi kami, dari 50 rekomendasi itu, sudah ada 6 yang selesai ditindaklanjuti. Kemudian, 44 dalam proses tindaklanjut. Semua temuan itu sudah ditindaklanjuti dan ada itikad baik. Dan karena masih ada waktu dan tidaklanjut BPK ini 60 hari, kami belum juga bisa terlalu apa-apa,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Berau, Muharram menegaskan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Berau untuk terus melakukan pembenahan di segala sektor terutama SKPD yang masuk dalam rekomendasi BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Saya sudah menerima (laporan) itu, kita akan coba instruksikan secepat mungkin kepada SKPD yang masih bermasalah untuk secepat mungkin menuntaskan perbaikan-perbaikan administrasi itu,” kata Bupati.

Orang nomor satu di Berau itu menilai, saat ini beberapa program telah berjalan dengan cukup bagus. Namun, tentu masih ada kekurangan yang harus dibenahi lagi. Ia berharap semuanya dapat dipertahankan, bahkan dimaksimalkan lagi kedepannya. Meskipun bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, namun harus ada upaya atau tindakan untuk berbuat.

“Pengelolaan aset kita sekarang sudah cukup bagus. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan, apalagi saat ini sudah menerapkan sistem akrual (metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi-red), saya rasa ini cukup bagus karena pengelolaan ini sangat jelas. Saya rasa kalau kita bekerja dengan maksimal tentu semuanya menjadi lebih baik lagi dan kalau ada yang salah tentu harus dibenahi,” pungkasnya.(sai)