Kewenangan Daerah, Disperindakop Berau Segera Lakukan Tera Ulang Dispenser SPBU

 

TANJUNG REDEB – Audit ulang terhadap penggunaan dispenser di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) perlu dilakukan kembali. Pasalnya, di beberapa SPBU ditemukan kecurangan yang dilakukan pemilik SPBU. Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM, ditengarai tak menerapkan standar dispenser secara baik dan hanya mengandalkan hasil akhir dalam bentuk uji tera.Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo.

Menurutnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) perlu melakukan audit teknologi terhadap semua dispenser di SPBU, dan kewenangan uji tera sendiri saat ini sedang dalam masa transisi untuk dilimpahkan dari Dinas Perdagangan Provinsi ke Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota.

Baca Juga : Alat Takar Terjadi Kekurangan, Audit Ulang Dispenser SPBU Diperlukan

Lantas bagaimana di Kabupaten Berau? Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, Wiyati mengungkapkan, berdasarkan kewenangan, tugas tera ulang ini memang mulai 2018 ini seharusnya sudah serentak ditangani kabupaten/kota.

Namun, lanjut Wiyati, lantaran Kabupaten Berau belum mempunyai sarana, kantor meteorologi, dan kekurangan tenaga teknis penanganan tera ulang, maka Pemkab Berau terlebih dahulu menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“Rapat terkait MoU tera ulang SPBU maupun juga sarana lainya seperti timbangan pasar, tongkang dan lain sebagainya sudah kita laksanakan bersama DPRD,” ungkapnya kepada beraunews.com, Rabu (17/01/2018).

Jika MoU sudah dilakukan, tambah Wiyati, bagi masyarakat atau perusahan yang mau mengajukan tera ulang sarananya, tetap diajukan melalui Disperindagkop Berau, nanti pihaknya yang akan mengirim permohonan tera ulang ke Pemkot Samarinda.

“Permohonan itu sebagai dasar bagi tenaga tera dari Pemkot Samarinda untuk menjadwalkan kapan mereka bisa ke sini (Berau-red). Yang jelas, tera ulang harus kita lakukan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses jual beli yang menggunakan alat ukur,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)