Menkeu Geleng Kepala 70 Persen APBD Habis Bayar Gaji PNS, Ini Tanggapan Wakil Bupati Berau

 

TANJUNG REDEB – Sorotan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait 70,9 persen APBD provinsi maupun kabupaten/kota, dihabiskan untuk biaya belanja pegawai (gaji) dan meningkat tiap tahunnya. Ditanggapi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo saat berbincang dengan beraunews.com, beberapa waktu yang lalu.

Dikatakan Wakil Bupati, apa yang disampaikan Presiden dan Menteri Keuangan itu tak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif, khususnya bagi Kabupaten Berau. Pasalnya, secara persentase, diakuinya gaji pegawai memang mengalami kenaikan, namun secara nominal sesungguhnya tidaklah mengalami kenaikan.

Sebagai contoh, lanjut Wabup Agus Tantomo, kalau kita punya APBD Rp1 triliun, punya anggaran gaji dan tunjangan Rp300 miliar, maka secara presentasi hanya 30 persen. Persoalannya, ketika yang Rp1 triliun itu turun menjadi Rp500 milar, dan anggaran gaji Rp300 miliar tak bisa diturunkan, lantaran pemerintah tidak bisa memecat pegawai, sebagaimana di perusahaan swasta ketika anggaran mengalami pengurangan, maka anggaran gaji Rp300 milair tersebut berkontribusi menjadi 60 persen.

BACA JUGA : 70 Persen APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS, Menkeu Geleng Kepala

“Jadi, kalau Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani melihat persentasenya naik, maka betul saja, tapi itu nominalnya sebenarnya tidak naik. Kenapa persentasenya naik, sebab pendapatan daerah yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah justru mengalami penurunan,” bebernya.

“Ini yang terjadi di Berau. Ketika kita punya anggaran Rp2,7 triliun, kita mengeluarkan gaji dan tunjangan Rp885 miliar, secara presentasi hanya 30 persen. Tapi persoalannya, ketika anggaran turun Rp1,8 triliun,Rp885 miliar tidak bisa kita turunkan, tapi kita tidak pernah menaikkan anggaran gaji dan tunjangan pegawai,” tambahnya.

Namun demikian, dikatakan Wabup Agus Tantomo, ditengah menurunnya anggaran Kabupaten Berau, upaya-upaya efisiensi belanja pegawai yang dapat dilakukan Pemkab Berau, teruslah dilakukan. Sebagai contoh, anggaran perjalanan dinas yang dulunya mencapai Rp150 miliar, kini hanya tersisa sepertiganya saja.

“Itu yang masih bisa kita lakukan, tapi kalau gaji dan tunjangan tidak bisa lagi kita turunkan. Bahkan upaya PHK untuk menurunkan anggaran gaji dan tunjangan pun tidak bisa dilakukan seperti perusahaan swasta. Tapi sebenarnya secara alami jumlah pegawai itu akan berkurang, sebab ada yang pensiun, tapi rasionya kecil,” tandasnya.(bnc)