Mendadak Ditagih PT BC Sebesar 256 Milyar, Ini Kata PT IPB

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu lalu beredar kabar jika PT Indo Pusaka Berau (IPB) yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati ditagih PT Berau Coal (BC) terkait pembayaran pemakaian batu bara dari tahun 2012 hingga 2015. Besarnya tagihan pun tak tanggung-tanggung, yakni mencapai USD20.508.500 atau setara Rp256 Milyar (kurs USD1 sebesar Rp12.500).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT IPB, Najamuddin mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih berstatus sebatas membayar royalti dan biaya angkut atas penggunaan batu bara ke negara melalui pihak PT BC. Hal itu sebagaimana perjanjian kerja sama antara PT IPB dengan PT BC yang difasilitasi Pemkab Berau dengan masa kontrak selama 20 tahun.

“Sampai saat ini kita hanya membayar royalti dan biaya angkut saja kepada PT BC selebihnya gratis. Jadi berapa yang diambil segitu juga yang kita bayarkan. PT BC sudah membayarkan royalti kepada negara lebih dulu, karena tidak bisa terpisah satu per satu bayarnya,” ungkapnya kepada beraunews.com.

Terkait suplai batu bara dari PT BC ke PLTU tersebut, dikatakannya akan dikaji kembali agar tidak menjadi temuan-temuan dimasa mendatang. Sebab hal tersebut sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara pada perencanaan awal sejak berdirinya PLTU, PT BC menggratiskan batu baranya sebagai bentuk Corporate Social Responbility (CSR). Artinya tidak ada yang namanya beli.

“Hal ini memang sempat menjadi temuan BPK, karena menurut BPK jika ini dikategorikan sebagai CSR kenapa masih harus dibeli, ini yang akan dikaji ulang. Apakah layak untuk dijual atau bagaimana, tapi masalah yang ke belakang (dari tahun 2012 hingga 2015-red) tidak perlu lagi dihitung, sebab sama saja jual aset dan pasti tidak bisa terbayar,” ujarnya.

Ditanya terkait gratisinya batu bara sebagai bentuk CSR PT BC apakah tak menyalahi regulasi CSR sebab yang menerima bukan masyarakat melainkan perusahaan dalam hal ini PT IPB (biaya produksi murah) dan PT PLN (harga beli murah), Najamuddin mengatakan, secara tidak langsung memamng masyarakat tak menikmati CSR itu.

“Dari sisi itu ya iya, tapi dari sisi benefit (manfaat-red), kan masyarakat yang menikmati secara langsung, kalau tidak nyala lampu kan masyarakat yang susah. Artinya, CSR dimaksud secara tidak langsung dinikmati masyarakat,” pungkasnya.(mta)