Moratorium DOB Termasuk Kaltim-Kaltara, Komisi II DPR Akan Temui Presiden

 

JAKARTA – Kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (23/11/2017) kemarin. Kebijakan tersebut disayangkan Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Melalui rilis yang diterima beraunews.com, Jumat (24/11/2017), Hetifah mengatakan, moratorium DOB yang kembali diberlakukan pemerintah, membuat Komisi II DPR mengambil langkah konsultasi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, wacana pembentukan DOB selalu menjadi isu menarik diberbagai daerah, seperti di Provinsi Kalimantan Timur dan daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara.

"Isu pembentukan DOB ini tetap strategis untuk beberapa daerah. Usulan yang masuk cukup banyak. Untuk itu, kita minta pemerintah selektif terhadap pembentukan DOB. Hasil kesimpulan rapat tadi, kami di Komisi II akan berkonsultasi ke Presiden dalam waktu yang tidak lama lagi," ungkapnya.

BACA JUGA : Seluruh DOB Dipastikan Status Quo, Termasuk Berau Pesisir Selatan

Terhadap persiapan pembentukan DOB, Komisi II meminta pemerintah menyiapkan semua persiapan teknis sambil menunggu kebijakan umum untuk membuka penundaan pelaksanaan pembentukan DOB secara selektif.

“Poin rapat tadi juga meminta pemerintah untuk menyiapkan hal-hal terkait persiapan pembentukan DOB. Tidak hanya di pemerintah, kami di Komisi II juga akan melakukan hal yang sama terhadap usulan DOB,” ujarnya.

Hetifah yang merupakan wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara ini menyampaikan, pada 26 Oktober 2017 lalu, Komisi II menerima audiensi rombongan Gubernur Kaltara bersama anggota DPRD, kepala-kepala adat dan presidium DOB yang ada di Kaltara. Menurutnya ada lima daerah yang cukup mendesak untuk dijadikan DOB di Kaltara, yakni Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Apau Kayan.

"Kami memahami alasan pemerintah tentang moratorium pembentukan DOB. Tapi idealnya moratorium ini bisa dikecualikan untuk daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara," imbuhnya.
 
Selain itu, Hetifah juga menyampaikan usulan DOB di Kaltim. Dimana, pada 14 September 2017 lalu, ia telah bertemu dengan semua presidium DOB dalam acara forum “Rembug Daerah Pemekaran” dan Pengukuhan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB se-Kaltim.

“Untuk di Kaltim ada Berau Pesisir Selatan, Kutai Utara, dan Paser Selatan. Syaratnya yang sudah lengkap dokumennya,” katanya.

Menanggapi pernyataan Hetifah, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan, akan menindaklanjuti usulan rapat dengan Komisi II.

"Hasil rapat ini akan dilaporkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk segera ditindaklanjuti," jelasnya.(bnc)