Kabar Gembira!!! Tahun 2018, Seluruh Penduduk Sudah Miliki Fisik E-KTP

 

JAKARTA – Pemerintah Pusat, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menargetkan seluruh Warga Negara Indonesia akan memiliki fisik E-KTP pada tahun 2018 mendatang. Pasalnya, E-KTP menjadi dasar untuk Pillkada Serentak 2018 maupun Pemilu dan Pilpres 2019. Hal itu, disampaikan Anggota Komisi II DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian melalui rilisnya kepada beraunews.com, Kamis (23/11/2017).

Dikatakannya, Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen), Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, telah menjamin pembuatan E-KTP akan berjalan lancar. Bahkan, Hetifah menilai, Kemedagri telah mengupayakan pemenuhan blangko E-KTP diberbagai daerah, termasuk di Provinsi Kaltim dan Kaltara.

“Terima kasih kepada Dirjen Dukcapil yang telah memenuhi aspirasi yang kita sampaikan berkaitan pemenuhan E-KTP di Kaltim dan Kaltara. Sebagai contoh, di Kabupaten Kubar kini sudah bisa merekam E-KTP. Hanya saja, masih kekurangan 10.000 blangko. Untuk itu, mohon kekurangan blanko segera dikirim,” kata Hetifah kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam RDP.

Selain itu, Hetifah juga menyampaikan, ada beberapa alat perekaman yang rusak sehingga memperlambat proses perekaman. Hal ini banyak dikeluhkan kepala daerah di Kaltim dan Kaltara. Menanggapi hal tersebut, disampaikan Hetifah, Zudan mengakui jika kerusakan alat perekam sering kali menghambat proses perekaman E-KTP.

“Oleh karena itu, tadi Dirjen Dukcapil Kemendagri meminta kesediaan Pemerintah Daerah untuk membantu pembelian alat tersebut dengan menggunakan anggaran DAK Fisik,” tutur Hetifah.

Berkenaan dengan kesulitan-kesulitan warga Kaltim-Kaltara melakukan perekaman E-KTP, Hetifah akan melakukan kerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk membuka stan-stan perekaman di Capil.

“Untuk di Kaltim dan Kaltara, saya akan mengupayakan dan bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk melayani perekaman dan pencetakan E-KTP. Tadi Dirjen juga sudah menawari. Ini agar memudahkan masyarakat,” kata Hetifah.

Terkait fenomena blanko kosong, Hetifah mengatakan, berdasarkan paparan Dirjen Dukcapil, sampai saat ini tidak ada daerah yang kosong stok blangko. Bahkan, seluruh Indonesia telah terisi dari hasil dua kali pengadaan dengan jumlah total 14,4 juta blangko.

“Jadi, sebenarnya blangko tidak kosong, yang terjadi adalah pendistribusian blanko sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan daerah,” imbuhnya.

Hingga saat ini, kata Hetifah, beradsarkan penjelasan Dirjen Dukcapil, diketahui data wajib KTP di Indonesia sebanyak 189.630.855. Dari jumlah itu, yang sudah merekam sebanyak 178.580.721 atau mencapai 96,4 persen. Sementara, untuk pengadaan blangko di tahun 2017 sebanyak 25,9 juta keeping, dan tahun 2018 akan diadakan 16 juta keping melalui mekanisme e-catalog.

“Dengan jumlah itu, dipastikan pada 2018 seluruh penduduk sudah menggunakan E-KTP,” tandasnya.(bnc)