Menikah di Bawah Umur, Ini Prosedurnya?

 

TANJUNG REDEB – Menekan angka pernikahan dini, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang tentang Perkawinan. Hal ini diungkapkan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Zainal Abidinsyah saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (22/11/2017).

Dikatakannya, sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sehingga, bagi laki-laki yang belum berusia 19 tahun atau perempuan yang belum berusia 16 tahun tidak diizinkan untuk menikah.

“Namun demikian, bukan berarti tidak bisa menikah jika di bawah usia minimal itu. Sebab, meski masih kurang umur, proses pengurusan administrasinya tetapi harus kami (KUA-red) layani, tidak boleh ada yang berusaha menghalang-halangi. Tapi, untuk bisa melangsungkan pernikahan, mereka harus mendapatkan izin (dispensasi nikah-red) dari Pengadilan Agama,” ujarnya.

Mengingat, salah satu atau kedua calon pengantin (catin) masih kurang umur, lanjut Zainal, maka KUA tentunya akan menolak melaksanakan pernikahnnya. Dalam hal ini, KUA akan mengeluarkan surat Model N8 (pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) dan N9 (penolakan pernikahan).

“Berkas-berkas persyaratan pernikahan beserta dua surat dari KUA (N8 dan N9-red) selanjutnya dibawa oleh catin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah kurang usia. Pengadilan kemudian akan mendaftarkan permohonannya dan akan mengagendakan acara persidangan. Bila sudah mendapatkan hasil putusan pengadilan, putusan lengkap tersebut dibawa kembali ke KUA untuk memproses lebih lanjut kehendak nikahnya. Artinya, pernikahan catin tersebut sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Apakah hal tersebut juga berlaku bagi perempuan kurang umur yang hamil di luar nikah, Zainal menjawab, jika prosedur itu juga berlaku bagi perempuan kurang umur yang hamil di luar nikah.

“Namun jika usia perempuan tersebut minimal 16 tahun, dan ada laki-laki yang bertanggung jawab, KUA bisa langsung menikahkannya. Tidak perlu lagi ke Pengadilan Agama,” imbuhnya.

Pernikahan di KUA, dikatakan Zainal, tak dipungut biaya alias gratis, selama kedua mempelai memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan maupun kecamatan. Hal itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47/2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

“Jika pernikahan di luar KUA, calon mempelai harus membayar biaya administrasi sebesar Rp600 ribu, yang disetor ke kas negara,” tandasnya.

Untuk diketahui, dibanyak literatur, perkawinan di bawah umur, dinilai mempunyai banyak dampak negatif, mulai dari kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu, kurang mampunya ego dari pasangan rentan menimbulkan kekerasan, hingga perceraian dini.

Tak hanya itu, seorang perempuan remaja dinilai belum siap melahirkan dan mengasuh anak. Akibatnya, sang calon ibu ini tidak mendapat perhatian sesuai kebutuhan. Selain itu, remaja yang menikah dengan orang dewasa juga rentan dieksploitasi.(Miko Gusti Nanda/bnc)