E-KTP Bakal "Ditarik" Dari Tangan Masyarakat

 

TANJUNG REDEB – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakomodir warga penganut aliran kepercayaan, akan segera diterapkan. Bahkan, dampaknya, E-KTP yang telah dicetak, bakal segera ditarik kembali dari tangan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, Fredy Suryadie.

Dikatakannya, Disdukcapil yang berada di Kabupaten/Kota, merupakan ujung tombak pelayanan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebagai ujung tombak, Disdukcapil, hanya bisa melaksanakan keputusan MK yang telah menjadi kebijakan dan keputusan nasional tersebut.

“Yang namanya sudah keputusan, apalagi dari MK, berarti segala sesuatu yang menyangkut program Ditjen Dukcapil Kemendagri, mau tidak mau, mesti dilaksankan. MK dalam memutuskan, mesti juga sudah secara matang yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan berdampak baik,” ujarnya kepada beraunews.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/11/2017).

“Kami tinggal menunggu petunjuk teknis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk format E-KTP yang nantinya akan diubah,” tambahnya.

BACA JUGA : Pemerintah Akan Ubah Format Blanko E-KTP

Namun demikian, Fredy mengakui bakal ada sinyalemen negatif terkait keputusan MK ini, yakni adanya pemborosan anggaran. Pasalnya, dengan adanya perubahan format E-KTP, maka mau tidak mau, tampaknya E-KTP yang sudah dicetak akan ditarik kembali

“E-KTP yang telah dicetak akan kita tarik kembali, karena KTP tidak bisa diubah secara manual, mau tidak mau formatnya harus kita ganti terlebih dahulu, menyesuaikan dengan keputusan MK. Termasuk, sisa blanko E-KTP yang belum tercetak, mau tak mau tidak bisa digunakan lagi. Jadi, jika berbicara mengenai pemborosan anggaran, jelas ada pemborosan, tetapi karena ini sudah menjadi kebijakan dan keputusan nasional, mau tidak mau harus kita laksanakan,” tegasnya.

Lalu apakah di Berau ada penganut aliran kepercayaan, Fredy mengatakan, dirinya ada juga mendengar hal tersebut, tapi pastinya hal tersebut ada di Kementerian Agama Berau dan Kesbangpol Berau.

“Kita hanya mengurusin data kependudukan berdasarkan format E-KTP saja,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)