Libatkan Masyarakat, Kedepankan Swakelola dalam Pengadaan di Kampung

 

TANJUNG REDEB - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau menggelar sosialiasi tata cara pengadaan barang dan jasa di desa bagi kepala kampung dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung se-Kabupaten Berau. Sosialisasi yang digelar di Balai Mufakat Tanjung Redeb, Kamis (24/08/2017) dibuka, Bupati Berau, Muharram dan menghadirkan narasumber langsung dari LKPP.

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Diah Ambarawaty, dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi sebagai tindaklanjut dari Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa.

Pembangunan desa atau kampung disampaikannya, menjadi fokus pemerintah sesuai dengan 9 program prioritas nawa cita Presiden RI. Pembangunan desa sangat penting karena menjadi refresentasi dari pilar pembangunan nasional.

Indonesia dengan jumlah desa yang banyak dengan kondisi geografis yang berbeda dikatakannya, menjadi tantangan bagaimana menerapkan suatu kebijakan yang bisa tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan regulasi, khususnya pengadaan barang dan jasa didesain dan rancang sesederhana, sesimpel mungkin, sehingga implementasinya bisa dilakukan secara mudah oleh masyarakat di desa.

“Implementasi nawacita pemerintah menyediakan dana desa yang setiap tahun meningkat yang pada tahun 2017 ini totalnya kurang lebih Rp60 triliun, sehingga perlu didukung dengan tata kelola yang baik,” ungkapnya.

Secara pengelolaan dana desa yang masuk dan dicatat kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa dengan pengelolaan yang dituntut agar mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, sehingga memiliki nilai manfaat yang terbaik. Secara regulasi pengadaan barang jasa di desa diatur Peraturan Bupati yang berpedoman mengacu Perka LKPP 13/2013. Pengadaan barang di desa dikatakannya, berbeda dengan pengaturan barang jasa yang dibiayai APBN ataupun APBD. Pengadaan di desa didorong dengan bisa dilakukan secara swakola, dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat, serta dilakukan secara gotong royong.

“Hal ini yang sangat membedakan semangat atau filosofi pengadaan barang dan jasa di desa dengan pengadaan barang pemerintah pada umumnya,” ungkapnya.

Bupati Berau, Muharram menyambut baik dan menyampaikan terima kasih dukungan dari LKPP yang memberikan pendampingan dan sosialisasi langsung kepada pemerintah kampung dalam pengadaan barang dan jasa. Kabupaten Berau dengan 100 kampung disampaikan Muharram, tak hanya mengelola dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat, namun juga mendapat Alokasi Dana Kampung (ADK) dari kebijakan Kabupaten Berau dengan anggaran minimal Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, ditambah dana bagi hasil pajak dan retribusi maupun pendapatan asli kampung. Sehingga dengan anggaran yang cukup besar perlu dikelola dengan baik dan memenuhi regulasi yang ada.

Bupati Muharram berpesan kepada seluruh kepala kampung dan perangkatnya untuk bersungguh-sungguh mengikuti sosialisasi agar memahami dengan baik regulasi yang ada. Muharram juga berpesan kepada perangkat kampung untuk meluruskan niat untuk benar-benar membangun kampung.

“Kita ingin desa atau kampung maju dari kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan yang dilakukan. Ini menjadi amal untuk membangun dan membenahi desa kita,” ungkapnya.

Bupati Muharram menegaskan majunya kabupaten didorong dari majunya desa atau kampung. Sehingga pembangunan desa agar terus berkembang menjadi prioritas bersama. Melalui pembangunan desa ini juga menggerakkan pemberdayaan masyarakat dengan budaya gotong royong.(hms4/*bnc)