Akhirnya, Raperda Pilkakam Bakal Diparipurnakan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung melalui Dewan Perwakilan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPC P-Apdesi) Kabupaten Berau mempertanyakan kapan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) menjadi Perda.

Sikap pemerintah kecamatan dan kampung tersebut pun sangat berdasar. Pasalnya, 31 Juli 2017 tahapan Pilkakam untuk 56 kampung sudah bakal dimulai, sementara Perda tersebut menjadi payung hukumnya, tak kunjung kelar atau belum juga diparipurnakan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan Pilkakam itu sendiri.

Ketua P-Apdesi Berau, Madri Pani mengatakan, pihaknya hanya menyampaikan aspirasi dari pemerintah kampung terkait Raperda tersebut. Pihaknya hanya meminta agar Raperda dapat segera disahkan menjadi Perda.

"Tinggal beberapa hari lagi (31 Juli-red), 56 kampung sudah pembentukan panitia pelaksanaan Pilkakam, terus apa dasar hukum panitia melaksanakan Pilkakam tersebut. Kami khawatir Panitia akan mengalami kesulitan utk menerima bakal calon kakam, khususnya yang dari luar kampung, apalagi sudah ada keputusan Judicial Review (hak uji materil) MK (Mahkamah Konstitusi) Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait persyaratan calon kepala desa/kampung," tuturnya saat dihubungi beraunews.com, Jumat (28/07/2017) kemarin.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir, ketika dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan jika Raperda tersebut hingga saat ini belum ditetapkan menjadi Perda.

“Sampai saat ini belum disahkan, dan ada beberapa perbaikan di Perda tersebut. Perda itu juga sudah disinkronisasikan Provinsi Kaltim untuk kami perbaiki, bahkan sudah juga dioerbaiki Bagian Hukum Setda Berau dan hasil perbaikan sudah kami kirimkan ke DPRD Berau. Mudahan dalam waktu dekat ini akan segera diadakan paripurna," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atau Badan Legislatif (Banleg) DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menegaskan, jika tugas pihaknya terkait Raperda ini, pada prinsipnya sudah selesai. Dikatakannya, hampir dua bulan yang lalu Raperda tersebut telah rampung dan sudah dikembalikan pihaknya ke Bagian Hukum Setda Berau dan DPMK untuk disinkronisasi dengan Pemprov Kaltim.

"Bahkan kami usulkan di Banmus (Badan Musyawarah-red) untuk dijadwalkan tanggal 24 Juli untuk diparipurnakan dan sudah juga disetujui Banmus, ternyata Raperdanya tidak ditindaklanjuti Provinsi, belum siap. Jadi, jadwal berikutnya kami serahkan sepenuhnya pada pimpinan dewan," ungkapnya.

Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, ketika dikonfirmasi membenarkan jika terjadi penundaan jadwal pelaksanaan paripurna pengesahan Raperda tersebut sebagaimana yang disampaikan Rudi P Mangunsong. Dikatakannya, ada beberapa faktor penyebab tertundanya paripurna, namun yang utama lantaran belum adanya undangan harmonisasi dari Pemprov Kaltim.

Harmonisasi itu, dijelaskan Syarifatul, merupakan prosedur penetapan Raperda saat ini, yang sudah tentu berbeda dari prosedur sebelumnya. Dimana, menurut penjelasan yang disampaikan anggota Bapemperda DPRD Berau, Elita Herlina, dikatakan Syarifatul, kini penetapan Raperda, wajib melalui mekanisme harmonisasi di provinsi terlebih dahulu.

“Tidak seperti mekanisme terdahulu, dimana ditetapkan dulu Raperdanya baru di evaluasi provinsi. Harmonisasi inilah yang menjadi kendala, yang mengakibatkan keterlambatan penetapan raperda. Karena jadwal provinsi padat, yang ditangani seluruh Kabupaten dan Kota se-Kaltim,” tuturnya

“Alhamdulilah tanggal 27 Juli kemarin, kami terima surat dari Sekda ditindaklanjuti surat Bupati yang menyampaikan agar segera diagendakan paripurna. Dan kami sudah menjadwalkan ulang dalam Banmus tanggal 31 Juli paripurnanya. Dengan demikian, mekanisme Pilkakam sudah bisa berjalan karena sudah ada payung hukumnya,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: Rita Amelia