Terkait Edaran Gubernur Tentang Evaluasi Pengunaan Dana Desa, Ini Kata Pemkab Berau

 

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu lalu Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak melayangkan surat kepada setiap pimpinan daerah. Surat tersebut berisikan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah provinsi, dan ada beberapa poin penting yang harus jadi perhatian oleh para kepala daerah.

Menanggapi surat tersebut, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan, sebelum adanya surat dari Gubernur, pemerintah daerah sudah terlebih dahulu mengambil langkah-langkah dalam pengelolaan dana kampung. Yang terpenting salah satunya, perihal kas atau rekening kampung.

“Sebelum ada surat dari Gubernur soal hasil monitoring tahun 2015 dan 2016 itu, kita sudah lebih dulu lakukan penegasan, salah satunya soal rekening, jadi sudah ditertibkan semua,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com usai rapat paripurna di Kantor DPRD Berau, Senin (24/07/2017).

BACA JUGA : Gubernur Kirim Surat Tentang Penggunaan Dana Desa Ke Seluruh Bupati di Kaltim, Ini Isinya

Wabup menambahkan, melihat penilaian yang disampaikan melalui surat edaran tersebut berlaku untuk semua daerah, maka tidak serta merta 6 poin yang disampaikan itu ditemukan di Berau. Namun, langkah yang dilakukan dengan surat edaran tersebut dianggap tepat untuk mengingatkan setiap daerah dalam pengelolaan dana kampung.

Wabup menjelaskan jika ada beberapa kebijakan lama terhadap kampung yang diubah, seperti pencairan dana kampung lanjutan. Sebelumnya, pemegang kebijakan kampung baru akan membuat Surat pertanggungjawaban (SPj) jika akan melakukan pencairan tahap selanjutnya.

"Sekarang ada atau tidak ada proyek baru, harus buat SPj,” tegasnya.

Bahkan, Pemkab Berau telah melaksanakan regulasi baru syarat pemilihan kepala kampung bagi peserta incumbent yang akan maju lagi dalam pemilihan kepala kampung.

“Selesaikan SPj pengelolaan dana, itu syaratnya bagi incumbent. Kepala kampung mau maju lagi tetapi SPj belum dibuat, mereka akan merasa tidak perlu buat karena tidak ada yang perlu dicairkan, mereka ini jika ada proyek, baru, buat SPj, kalau mereka tidak buat SPj tidak memenuhi syarat untuk maju jadi calon kepala kampung,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: Rita Amelia