Inovasi Kependudukan Terintegrasi di Kabupaten Secara Bertahap Akan Merata

 

TANJUNG REDEB – Inovasi layanan kependudukan terintegrasi oleh Ditjen Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, juga mulai diaplikasikan di Kabupaten Berau. Selain Berau, ada 221 kabupaten/kota yang juga tengah menjalankan pelayanan tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, Fredy Suryadie melelui Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Masgul menjelaskan, layanan kependudukan terintegrasi ini dilaksanakan secara bertahap, dan berangsur-angsur, dimana masyarakat di setiap kecamatan akan masuk ke dalam rekaman layanan kependudukan terintegrasi tersebut.

“Yang telah masuk ke dalam rekaman ada sekitar 129.339 jiwa, yang belum masuk rekaman 27.742 jiwa, pencapaian hingga hari ini telah 74 persen, sementara target yang harus dicapai pada tahun 2017 hingga akhir Desember itu harus secara nasional kita targetkan mencapai 85 persen,” ucapnya ketika ditemui beraunews.com, Kamis (20/07/2017).

Dikatakannya pula, penduduk yang telah melalukan perekaman sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang, berjumlah sekitar kurang lebih 8.000-an ke atas, dan yang telah melakukan perekaman akan diberikan sebuah surat keterangan yang juga sebagai pengganti KTP yang berlaku selama 6 bulan.

“Jika Surat Keterangan tersebut habis masa berlakunya, maka bisa dilakukan perpanjangan, sementara sambil menunggu blangko yang diberikan oleh pusat,” tambahnya.

BACA JUGA: 222 Daerah Terapkan Layanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan

Selain itu, ia juga menyatakan, berdasarkan hasil sementara database yang ada di Disdukcapi Berau berjumlah sekitar kurang lebih 13.000-an, yang telah direkam dan telah masuk ke dalam database sekitar 6.000, dan masih ada sekitar 7000 lebih yang belum dicetakkan.

“Alasan kenapa yang sebagian sisanya belum bisa dicetakkan adalah rekaman yang ada di sekitar 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang, data yang ada belum bisa ditunggakkan, artinya belum bisa diarsipkan ataupun ditransfer ke pusat, adapun alasan lainnya adalah jumlah blangko yang oleh pusat yang belum terpenuhi hingga sekarang,” tutupnya.(bnc)

Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: Rita Amelia